PENGADAAN B/J DI PINTU TERAKHIR (“Berharap konsistensi dan komitmen PPHP, PPK dan PA/KPA) Oleh : Rakhmani, S.Sos., M.Si

Pengadaan barang/jasa APBD Perubahan 2012 Kab. Hulu Sungai Selatan tinggal menghitung hari (kurang dari 20 hari) sebelum tutup buku tahun anggaran berjalan. Pengadaan b/j memasuki tahap pelaksanaan dan penyelesaian, sikap kehati-hatian perlu dicamkan oleh para pelaku yang terlibat dalam pengadaan. Cermat dan cerdaslah menyikapi pengadaan b/j yang menjadi tanggungjawabnya, terutama aparatur yang ditunjuk sebagai PPHP, PPK dan PA/KPA.
Sekedar mengingatkan, menurut Perpres 70/2012,PPHP bertugas : a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan b/j sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, b)menerima hasil pengadaan b/j setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan c) membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
Sementara PPK bertugas : a) melaksanakan kontrak dengan penyedia b/j, b) mengendalikan pelaksanaan kontrak, c) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan b/j kepada PA/KPA, d) menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan b/j kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, e)melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA dan f) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan b/j.
Terakhir PA/KPA bertugas (diantaranya) : a) mengawasi pelaksanaan anggaran, b) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an, c) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan b/j, d) serta pemberian sanksi apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab setelah mendapat masukan dari PPK sesuai dengan ketentuan.
Tugas tersebut tidaklah mudah, menjelang berakhirnya tahun anggaran pengadaan b/j menjadi “rawan dan beresiko tinggi”, modus untuk “menyulap” seolah-olah realisasi pekerjaan fisik dan keuangan telah 100% perlu diwaspadai, sebuah pola lama yang sudah menjadi kebiasaan, tidak ada alasan legal yang membenarkan, demi mengejar tanggal tutup buku tahun anggaran, kelengkapan administratif didahulukan dan mengabaikan aspek faktual sebuah kontrak, menyatakan 100% diatas kertas bertandatangan, faktanya tidak sesuai bahkan mungkin baru 50%, walaupun dengan “iming-iming” janji akan diselesaikan per 31 Desember 2012, semuanya adalah pelanggaran, dan para pihak yang bersepakat, berkompromi, bahkan terlibat KKN atas perbuatan tersebut harus bertanggungjawab.
Kita berharap “pengadaan b/j yang memasuki pintu terakhir (bulan Desember 2012), konsistensi dan komitmen PPHP, PPK dan PA/KPA “bulat” pengadaan harus kredibel, akuntabel, bebas korupsi dan mensejahterakan, demi terciptanya good and clean governance di Bumi Antaluddin, semoga.

Selengkapnya

LAMPU KUNING PENGADAAN (“Me-Warning” Pokja ULP, PPK & PPHP serta Penyedia dalam Pengadaan B/J) Oleh : Rakhmani, S.Sos.,M.Si

Pengadaan barang/jasa APBD Perubahan 2012 Kab. Hulu Sungai Selatan menyisakan waktu sekitar 2 bulan, setelah dikurangi proses pengadaan sekitar 15-30 hari kerja, tersisa pelaksanaan kontrak kurang lebih 30-45 hari kalender sebelum tutup buku akhir Desember 2012, untuk kemudian dilaksanakan serah terima barang. Suatu waktu yang tidak terbilang lama, kalau tidak disebut “singkat”. Singkatnya waktu yang tersedia membutuhkan sikap kehati-hatian para pihak dalam pengadaan, khususnya pokja ULP, PPK, PPHP maupun penyedia agar sesuai target yang ditetapkan. Ketidakcermatan dalam alokasi sumber daya, mekanisme dan prosedur berakibat pengadaan menjadi illegal, tidak akuntabel, tidak kredibel, dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan buruk.

Pokja ULP yang memproses pengadaan dengan dasar Perpres 70/2012 sangat terbantu dengan alokasi waktu yang cukup singkat, khususnya untuk lelang sederhana/pemilihan langsung yang terbilang cukup besar pada pengadaan APBD Perubahan tersebut, hanya kisaran 15 hari telah jelas siapa pemenang dan berlanjut ke kontrak, tentu saja dengan tetap  memegang ketentuan yang berlaku dan menggunakan e-proc. Penyedia, yang terikat kontrak pengadaan dengan PPK perlu mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kontrak, bahkan sampai 24 jam waktu kerja (jika perlu), dengan tetap mematuhi standar kualitas pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, PPK memiliki kewajiban untuk memonitor pelaksanaan kontrak, bahkan meminta, percepatan penyelesaian pekerjaan, mengambil langkah hukum lainnya (denda dan atau putus kontrak serta mengusulkan black list) terhadap penyedia yang tidak taat kontrak dengan alasan yang tidak jelas, PPHP memiliki kewajiban untuk memeriksa, menguji semua barang/jasa yang telah dikerjakan penyedia, jangan pernah menandatangani berita acara serah terima barang kalau belum memeriksa dan mengujinya, dan kalau tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, tidak melakukan “kompromi” dengan alasan tutup buku tahun anggaran, sehingga mempermudah pencairan uang kontrak, menandatangani berita acara padahal barang/jasa belum diperiksa dan diuji.  Apapun alasannya : a) proses pengadaan tidak taat hukum, b) pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dokumen kontrak, c) kualitas barang/jasa tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, d) tidak tertib administrasi, mekanisme dan prosedur, semuanya merupakan pelanggaran, konsekuensinya : a) administrasi, b) perdata, dan atau c) pidana.
Semua pihak tentu berkewajiban agar pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggungjawabnya berjalan efektif, efesien, legal, akuntabel, kredibel dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pengadaan melalui ULP dan LPSE atau diatas 200 juta tetapi juga untuk pengadaan langsung dan masih non-eproc, bagaimanapun tertib hukum menjadi acuan good and clean governance, melembagakan zona integritas, sehingga HSS bebas korupsi, dan pengadaan benar-benar mensejahterakan masyarakat, semoga.

Selengkapnya

Selamatkan Teman-teman kita dengan WBS

Oleh : Samsul Irfan, S.Sos., M.Eng

Whistleblower System (WBS) adalah sarana untuk menyampaikan pengaduan melalui internet tentang penyimpangan & KKN dalam pengadaan barang/jasa yang terjadi di suatu kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi. Mungkin pembaca merasa khawatir bila mendengar kata “pengaduan”, tapi mari kita telaah bagaimana cara kerjanya agar kita tidak salah sangka. 

Kegunaan WBS yaitu: a) mencegah teman kita agar tidak terperosok ke langkah yang salah, b) mendapatkan premi 2/1000 dari nilai kerugian keuangan negara yg dikembalikan, c) menyelamatkan Negara dan menegakkan amal ma’ruf nahi mungkar.

Kita tahu teman kita mungkin sadar atau tidak telah melakukan penyimpangan/KKN dan kita tahu bila suatu hari kasus mereka terungkap mereka akan menghadapi masalah hukum, bahkan dia akan menjadi “mesin ATM” untuk pihak tertentu. Masalahnya kadang kita takut menegur karena takut kalau dia marah, berburuk sangka atau kita tidak bisa berkata tidak sehingga kita biasanya lebih memilih diam. Dengan bertindak seperti itu jangan dulu merasa aman, karena bila teman kita itu terbukti bersalah dan kita diyakini mengetahuinya tanpa berusaha mencegah maka kita bisa dijerat karena membiarkan pelanggaran hukum itu terjadi. Jadi bagaimana dong???

Masalah di atas dapat dipecahkan dengan menjaga rahasia si pelapor dan dengan melaporkan penyimpangan/KKN melalui WBS lah identitas kita dijamin kerahasiaannya. Sistem ini telah diuji kehandalannya untuk menjaga rahasia. Siapapun tahu identitas si pelapor selama si pelapor tidak berkoar-koar kesana-kemari membuka identitasnya sendiri. Dengan pengaduan yang kita sampaikan sebelum terjadinya kerugian negara maka orang- yang kita adukan itu akan diperingatkan oleh Pimpinan dan/atau APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) berdasarkan hasil telaahan tim WBS agar segera mengoreksi tindakannya bila tidak ingin berhadapan dengan masalah hukum.

Bila telah terjadi kerugian keuangan negara dan berdasarkan pengaduan yang kita sampaikan itu para pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara itu maka kita akan mendapatkan penghargaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 7 Jo. Pasal 9 yang menyebutkan bahwa “setiap orang, organisasi masyarakat, LSM yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam atau premi (sebesar 2 o/oo dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan).

Keuntungan ketiga adalah kita telah ikut menyelamatkan Negara dan menegakkan amal ma’ruf nahi mungkar. Bukankah selama ini kita mendengung-dengungkan bahwa kita anti KKN dan dengan lantang berteriak “berantas korupsi”...? Untuk yang Muslim bukankah kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengaku siap untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya? Munafik namanya bila sebagian perintah dari beliau tidak kita laksanakan. 

Mungkin sebagian pembaca setelah setuju untuk menyampaikan pengaduan melalui WBS, tapi perlu diingat: pengaduan yang diproses adalah pengaduan yang datanya lengkap. Oleh karena itu Verifikator WBS akan terus berkomunikasi dengan kita sebagai pengadu melalui internet untuk memastikan kelengkapan dan kevalidan data dan juga sebagai sarana bagi para pengadu untuk memonitor sampai sejauh mana pengaduan yang kita sampaikan telah mereka proses. 

Jadi bila datanya tidak lengkap, atau pengaduan di luar lingkup WBS atau bila dalam waktu 30 hari setelah pengaduan tidak ada respon dari si pengadu maka pengaduan dianggap sebagai pengaduan sampah. 

Untuk pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur setelah di telaah oleh tim WBS akan ditindaklanjuti oleh APIP K/L/D/I sedangkan untuk pengaduan yang terkait tindak pidana akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian atau KPK. 

Akhirnya, semoga WBS yang akan segera diterapkan di kabupaten HSS bisa menambah kebaikan dan mencegah keburukan untuk seluruh masyarakat Kab. HSS.

Selengkapnya

Download Leaflet LPSE Kab. HSS

Pada bulan Maret Tahun 2012 LPSE Kab. Hulu Sungai Selatan telah menerbitkan leaflet bulanan sebagai media informasi pengadaan secara elektronik.  Leaflet ini diedarkan ke semua peserta Rakor Bulanan Pemkab Hulu Sungai Selatan, leaflet bisa di download pada link dibawah.

Leaflet LPSE Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2012
Bulan Maret 2012
Bulan April 2012
Bulan Mei 2012
Bulan Juni 2012
Bulan Juli 2012
Bulan Agustus 2012
Bulan September 2012
Bulan Oktober 2012
Bulan Nopember 2012
Bulan Desember 2012

Leaflet LPSE Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013
Bulan Januari 2013
Bulan Pebruari 2013
Bulan Maret 2013
Bulan April 2013
Bulan Mei 2013
Bulan Juni 2013
Bulan Juli 2013
Bulan Agustus 2013
Bulan September 2013
Bulan Oktober 2013
Bulan Nopember 2013
Bulan Desember 2013         

Selengkapnya

Mental Maling !

Oleh : Rakhmani, S.Sos., M.Si.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik APBD murni Kab. HSS tahun 2012 telah ditutup pada 31 Agustus 2012 lalu, tugas berat selanjutnya pengadaan barang/jasa APBD perubahan 2012 menanti untuk diproses lebih lanjut. Banyak cerita dengan penerapan e-proc, suka tidak suka, mendukung dan menolak, bahkan perilaku aneh bermunculan dari yang “gaptek”, mengatasnamakan “si Anu”, bisakah e-proc diatur?, sampai yang menentang keras dan menganggap e-proc sulit, rumit, tidak transparan, tidak berkualitas karena “penawaran banting harga”, dan sebagainya, namun berkat usaha dan kerja keras, e-proc membuktikan sebaliknya. Dalam e-proc : a) para pihak wajib familiar dan aplikatif TI karenanya diklat menjadi solusi dan telah difasilitasi LPSE secara gratis, b) “si Anu” tidak bisa lagi dijadikan media untuk memenangkan lelang “katabelece tidak berlaku dalam SPSE”, c) lelang dalam e-proc tidak bisa diatur-atur, dimanipulasi, direkayasa, dan sebagainya karena semua aktivitas, dokumen lelang, dan sebagainya terekam dan tersimpan dalam sistem yang terintegrasi secara nasional, d) e-proc mudah dan sederhana dalam pengoperasiannya, sangat transparan karena semua pihak dapat melihat dan menjadi pelaku dengan hak dan kewajiban yang sama, e) berkualitas, sebab spesifikasi teknis menjadi acuan bersama, kalau harga dibanting pun kualitas tetap menjadi nomor 1, makanya para pihak Pokja ULP, PPK, PPHP sampai PA/KPA wajib tahu hak dan kewajibannya sehingga dapat melaksanakan kewajiban, memonitor, mengevaluasi paket pelelangan secara komprehensif yang menjadi tanggungjawabnya. Yang lebih penting dari penerapan e-proc adalah : a) efesiensi anggaran dapat dicapai, APBD murni tahun 2012 lelang e-proc mampu menghemat lebih dari 6 milyar rupiah, b) berkontribusi bagi upaya mewujudkan dan melembagakan zona integritas, HSS yang bebas korupsi, c) langkah besar mewujudkan good and clean governance di Kab. HSS, d) yang utama adalah e-proc yang kredibel dan berkualitas diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kab. HSS.


Langkah maju tersebut ternyata belum cukup untuk membuka pikiran bagi sebagian kalangan, yang menganggap e-proc sebagai “sebuah musibah”, dan non e-proc (lelang manual) lebih baik. Padahal dengan non e-proc : a) moment “face to face” antara penyedia dan birokrat pemerintah dalam pengadaan menjadi ladang subur perilaku korup para pihak dalam pengadaan, walaupun dengan cara ilegal dan tidak syah, dengan atas nama 10% atau apapun namanya untuk pemilik paket pelelangan, b) sudah menjadi rahasia umum, banyak ditemukan, birokrat berperan ganda dalam pengadaan, sebagai PPK dan sekaligus penyedia, sehingga dapat men-setting pengadaan sesuai kehendak pribadi/SKPDnya, c) dengan non e-proc, penyedia harus siap merogoh kocek dalam-dalam untuk para pihak yang terlibat dalam pengadaan kalau mau semua urusannya lancar, hal ini membawa konsekuensi ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan sehingga jangan heran uang anggarannya tinggal 50% untuk pelaksanaan, selain menurunkan kualitas juga menjadi ladang subur perilaku pungli, pemerasan (tukarkan tiket pang kawal handak ka jakarta nah..), dan perilaku menyimpang lainnya. Dengan non e-proc semuanya berujung pada perilaku korup yang bermotif ekonomi dan sejatinya wajib diberantas dan diperangi secara bersama-sama.


Sayangnya, hal tersebut mendapat ujian yang cukup berat, bagaimana tidak, berlakunya Perpres 70/2012 sebagai perubahan kedua tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi kabar gembira bagi penyuka perilaku korup, dimana dengan ambang batas pengadaan langsung sampai dengan 200 juta menjadi lahan empuk para pihak yang tidak suka e-proc, karena memang sampai saat ini sistem belum mengakomodir model pemilihan dimaksud, yang sayangnya lagi jumlahnya justru lebih besar dibanding dengan paket pelelangan diatas 200 juta. Indikasinya, a) jauh sebelum Perpres 70/2012 terbit sudah ramai ditanyakan kapan pemberlakuannya, baik oleh birokrat maupun penyedia, bahkan ada yang sampai berniat menarik pengadaan yang mau di e-proc-kan b) idiom “kalau bisa dibawah 200 juta” kenapa harus diatasnya, memberi sinyal pelelangan non e-proc menggejala ke arah menyimpang.


Bagaimana solusinya, alternatif kebijakan yang diterapkan dengan mainstream perang terhadap korupsi karenanya langkah yang dapat diambil adalah : a) LKPP perlu memperbaharui sistem pengadaan secara elektronik, memantapkan e-purcahing (pembelian langsung) dan membuat pengadaan langsung ke dalam SPSE, b) regulasi di daerah perlu memantapkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengadaan langsung semua SKPD, yang sampai saat ini belum ada, sebagaimana telah dipertanyakan legislatif, penggunaan unit organisasi yang ada, yang membidangi atau membentuk unit khusus dapat diefektifkan untuk kegiatan ini, c) pelembagaan zona integritas, wilayah bebas korupsi menjadi media formal meminimalisir perilaku korup dalam pengadaan, khususnya pengadaan langsung di semua SKPD, termasuk adanya reward and punishment yang tegas dan jelas terhadap para pelakunya.


Kesemuanya itu tentu terpulang kepada kita secara pribadi maupun kelembagaan, bagaimanapun sistem dibuat sesempurna mungkin, kalau memang bermental “maling”, tetap saja korupsi menjadi pilihan untuk memenuhi kekayaan dan gaya hidup hedonis metropolitan, yang sayangnya tidak pernah akan tercukupkan, walaupun penjara adalah konsekuensinya, kecuali hayatmu dicabutkan oleh-Nya, semoga kita tidak termasuk orang yang demikian. Akhirnya, kita berharap, Perpres 70/2012 yang secara aplikatif diterapkan pada APBD perubahan 2012, e-proc maupun non e-proc, semangat kita tetap satu bersama-sama kita memerangi korupsi dalam pengadaan barang/jasa, demi HSS yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih sejahtera, karena kita ingin HSS mandiri, unggul dan religius, amien.

Selengkapnya

Tips Agar Upload Dokumen Di LPSE Lebih Cepat

Oleh : Ahmad Nabhan.


Kini, upload dan download menjadi istilah sehari-hari yang harus dipahami dengan baik oleh rekanan sebagai peserta maupun calon peserta lelang Barang dan Jasa Pemerintah. Sebab, proses pengadaan di lembaga atau instansi pemerintah mulai saat ini maupun ke depan diwajibkan melalui media elektronik (internet) dan ini sangat erat kaitannya dengan istilah di atas (upload, download, error, dll.).

Nah, sehubungan dengan masih kurang maksimalnya jaringan koneksi internet di daerah, berikut ada beberapa tips dan triks agar rekanan dapat maksimal mengikuti lelang. Tips dan triks yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pastikan Anda selalu memeriksa halaman LPSE Kab. Hulu Sungai Selatan di http://lpse.hulusungaiselatankab.go.id agar informasi paling baru dapat Anda terima dan Anda menjadi pihak yang paling awal mengetahui informasi mengenai lelang.
2. Selalu cek email yang Anda daftarkan di LPSE, terlebih jika Anda telah mengikuti sebuah lelang, karena komunikasi antara panitia dan peserta lelang dilakukan hanya melalui e-mail.
3. Gunakan kesempatan untuk selalu LEBIH AWAL dalam setiap tahapan lelang. Misalnya, saat mengikuti lelang, mengupload kualifikasi maupun penawaran, selalu siapkan sejak dini, agar Anda dapat mengupload pada waktu lebih awal.
4. PERHATIAN. Usahakan dokumen yang Anda upload tidak dalam ukuran besar. Semakin besar, semakin tinggi resiko file Anda gagal diupload. Jika file Anda berupa gambar, Anda dapat mengecilkan ukuran file tersebut dengan mengubah resolusinya. Misalnya jika resolusi awal 1200px ubahlah menjadi hanya 800px. Catatan: usahakan masih bisa terbaca dengan baik. Cara seperti ini akan meminimalkan ukuran file dan memudahkan Anda dalam pengiriman file penawaran maupun kualifikasi ke server LPSE.
5. Anda dapat mengkonversi file-file Anda menjadi berbentuk pdf. Dengan format pdf, file Anda akan lebih aman. Untuk file penawaran, setelah menjadi pdf Anda bisa menguncinya dengan APENDO sebelum dikirim.
6. Perhatikan, bahwa file yang harus Anda Upload sebagai file penawaran adalah file hasil proses APENDO dengan ekstensi .rhs saja, bukan yang lain. Ingat cek nilai .rhs yang di upload dan yang di apendo harus sama.
7. Ingat dan catat selalu jadwal lelang yang Anda ikuti.
8. Sadarilah bahwa, sistem elektronik sangat tergantung dengan kestabilan aliran listrik, baik di tempat Anda maupun di server. Walaupun tim LPSE telah menyediakan inverter, accu dan UPS guna mengantisipasi tidak stabilnya pasokan listrik dari PLN, namun hal-hal demikian belum dapat menjadi jaminan kestabilan listrik. Jadi, strategi terbaik adalah lakukan tahapan setiap lelang SEJAK AWAL.
9. Kalaupun upload susah dilakukan di kantor saudara atau dirumah silahkan datang ke LPSE Kab. HSS di bidding room yang kami sediakan untuk pelayanan upload dokumen penawaran.

Selengkapnya

Upgrade Aplikasi SPSE: 3.2.5 menjadi SPSE v.3.5

Akhirnya SPSE v 3.2.5 akan segera diupgrade di fasilitas LPSE menjadi SPSE v.3.5, dimana ada beberapa hal yang berubah dan di upgrade dalam penggunaan aplikasi SPSE. penjelasannya bisa dilihat dibawah ini. Tapi salah satu yang cukup membuat panitia adalah dalam pengisian kode anggaran dimana selama ini panitia dalam mengisi kode anggaran harus minta ke admin agency sehingga memerlukan waktu yang lebih lama apalagi jika lembaga mempunyai UPT didaerah-daerah. Dengan panitia dapat mengisi sendiri kode anggaran maka panitia bisa bergerak lebih cepat dalam membuat paket lelang. hal lain yang selama ini banyak dipertanyakan teman-teman panitia adalah peranan PPK yang hilang, user id dan pasword punya tapi tidak bisa melihat paket lelang yang sedang dilaksanakan panitia pengadaan untuk aplikasi ini sudah bisa mengadop PPK sehingga dapat melihat paket lelang yang dilakukan oleh panitia. Selamat dan sukses teman-teman LKPP dalam mengembangkan aplikasi SPSE sehingga bisa mempermudah para pihak pengadaan sehingga menjadikan pengadaan menjadi lebih kredibel. 

SPSE v3.5

FITUR BARU:

Admin PPE

1. Admin Agency bisa diganti (karena sering kali terjadi rotasi/mutasi);
2. Menu FTP, File Manager dan Lowongan Pekerjaan Dihilangkan;
3. Tambahan fitur pencarian di Daftar FAQ;
4. Tambahan fitur pencarian di Daftar Agency;
5. Tambahan fitur pencarian di Daftar Auditor;
6. Tambahan fitur pencarian di Daftar Email;
7. Tambah field port pada halaman setting Mail Server dan default SMPT Server;
8. Fitur non-aktif untuk menu Lelang Non e-Proc;
9. URL untuk Login Admin PPE:

• Production : http://[alamat domain LPSE]/eproc/admin, 
• contoh: http://lpse.lkpp.go.id/eproc/admin
• Latihan : http://[alamat domain LPSE]/latihan/admin,
• contoh: http://lpse.lkpp.go.id/latihan/admin

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. PPK bisa melihat paketnya yang telah dibuat oleh Panitia;
2. Ada Form Pengisian SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK, dan akan dikirimkan via email ke Penyedia yang bersangkutan;
3. Form Pengisian Pada saat tahapan Penandatanganan Kontrak;
4. Print to PDF Summary Paket lelang (sama dengan Auditor)

Panitia

1. Format pengisian Kode Anggaran yang bersumber dari APBN;
2. 1 paket dapat entry untuk banyak lokasi pekerjaan;
3. 1 paket bisa menggunakan 2 atau lebih sumber dana/anggaran;
4. Tambah isian no surat rencana teknis pelaksanaan pengadaan dan nama PPK Pada form Pembuatan Paket;
5. Menu ganti panitia diganti berbentuk dropdown di halaman panitia;
6. Panitia dapat melihat daftar anggota kepanitiaannya di halaman Home;
7. Print to PDF Summary paket (sama dengan Auditor);
8. Panitia tidak bisa edit HPS setelah lelang diumumkan;
9. Pada saat Sanggahan muncul nama kepanitiaan bukan nama pegawai;
10. Menu upload berita acara dipindahkan di bagian bawah (bersama semua menu upload file);
11. Disediakan addendum dokumen kualifikasi dan pemilihan untuk Prakualifikasi, batas waktu minimal 2 hari sebelum batas akhir upload;
12. Menambahkan menu upload untuk “Informasi tambahan”;
13. Ditampilkan data kualifikasi perusahaan di identitas perusahaan;
14. Ada informasi waktu pengiriman pada saat Panitia mengupload dokumen;
15. Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) versi 3.1

Penyedia

1. Jika penyedia upload penawaran ke-2 dan tidak menyetujui disclaimer maka tidak muncul di menu panitia (tidak melakukan upload file penawaran);
2. Hanya Penyedia yang mengirimkan penawaran yang bisa mengirimkan sanggahan;
3. Informasi lelang pada saat pengiriman dokumen kualifikasi ditampilkan di bagian atas halaman;
4. Pada isian Kualifikasi Pengalaman ada informasi : "Jika Prosentase pelaksanaan bernilai kurang dari 100 maka sistem akan menganggap sebagai pekerjaan sedang berjalan";
5. Isian Prosentase Pelaksanaan ditambahkan simbol Prosentase (%);
6. Pengiriman file dokumen kualifikasi tambahan bisa multi file (banyak file);
7. Isian Neraca di hilangkan;
8. Informasi status pengiriman Dokumen Penawaran berada di bagian bawah halaman;
9. Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) versi 3.1

Verifikator

1. Verifikator ketika akan mengedit rekanan yang disetujui (approve), otomatis datanya sudah langsung update ke server ADP;
2. Tambahan informasi jumlah penyedia yang roaming (ADP).

Admin Agency

1. Penambahan tanda bintang (*) pada isian Tanggal pendaftaran di halaman edit agency  harus diisi;
2. Admin Agency bisa diganti (karena sering kali terjadi rotasi/mutasi);
3. Isian nama instansi dan kode satker pada form isian Satuan Kerja;
4. Form isian anggaran di agency dihilangkan, diganti dengan input langsung oleh panitia saat pembuatan paket;
5. Tambahan fitur pencarian di Daftar Agency;
6. Tambahan fitur pencarian di Daftar Satuan Kerja;
7. Tambahan fitur pencarian di Daftar Pegawai.

Helpdesk

1. Tambahan fitur pencarian di Daftar FAQ;
2. Tambahan fitur pencarian di Daftar Email.

ALL

1. Ada informasi di menu login user untuk upgrade browser yang digunakan;
2. Perubahan bentuk tampilan button;
3. Fitur Captcha di halaman FAQ;
4. Ada progress uploading pada saat mengupload file ke system.

Ayo kita tungga LKPP dalam upgrade aplikasi SPSE pada bulan agustus sampai September ini, di seluruh LPSE di Indonesia sehingga mempermudah seluruh para pihak pengadaan dalam memanfaatkan aplikasi SPSE untuk proses pengadaan. satu hal juga yang mungkin harus menjadi tambahan adalah apakah aplikasi versi 3.5 ini sudah mengadop perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 menjadi Perpres 70 Tahun 2012 termasuk lelang terbatas? semoga segera ditindaklanjuti kita tunggu upgrade berikutnya bahkan sampai SPSE versi 5.

Sumber Info

LKPP

Selengkapnya

Hasil Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Juli 2012

Berikut hasil ujian sertifikasi barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertempat di Politeknik Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2012

Selengkapnya

Dokumen Penawaran itu Rahasia?

Sebuah pertanyaan dan pernyataan menarik masuk melalui forum diskusi oleh seorang anggota pokja dan juga via japri oleh penyedia. Ini memicu keinginan untuk menelusuri lebih jauh. Pertanyaan dari pokja ini adalah bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diperlihatkan atau dipublikasikan kepada penyedia lain? Sedangkan pernyataan dari penyedia adalah kami berhak tahu dari sisi mana penyedia pemenang memiliki penawaran yang lebih baik dari kami. Ini sesuai dengan prinsip persaingan, terbuka dan transparansi!

Saya yakin dilapangan pasti lebih banyak argumen lain yang lebih hebat. Dan dari sisi Pokja tentu akan dilematis dan membingungkan.

Penulusuran paling dasar, dimulai dari mengupas unsur kerahasiaan dalam Perpres 54/2010 sebagai acuan dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan 7 prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 6 bagian etika pengadaan huruf b dan c berbunyi sebagai berikut :

1. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
2. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Pada huruf b disebutkan tentang “menurut sifatnya harus dirahasiakan”. Maka kalau dirunut  pasal 66 ayat 3 disebutkan: “Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Kemudian dalam penjelasan pasal 66 ayat 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”

Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang tentang BAHP kita juga menemukan kata rahasia yaitu “BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang”.

Setidaknya dua hal ini yang secara tegas disebutkan sifatnya rahasia. Dengan kesimpulan ini apakah berarti dokumen penawaran dari pemenang bersifat tidak rahasia?

Tentu kita tidak bisa serta merta mengambil kesimpulan. Perpres 54/2010 tidak terlepas dari peraturan lain yang lebih tinggi. Setidaknya ada dua peraturan setingkat Undang-Undang (UU) yang dapat dijadikan acuan yaitu UU no.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait dengan UU KIP apakah dokumen penawaran dari penyedia termasuk dalam kategori informasi publik? Karena pasal 1.b menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan pengertian ini maka jawabannya adalah Ya, dokumen penawaran termasuk informasi publik!  Alasannya dokumen penawaran menjadi informasi yang diterima oleh badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam hal ini pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun ketika ditelaah lagi pada pasal 2 ayat 4 terdapat ketentuan pengecualian yaitu Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Rinciannya ada pada pasal 6 ayat 1 bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang dikecualikan, dalam pengadaan barang/jasa, ada pada ayat 3.b yaitu “informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat”.

Sampai disini sangat jelas bahwa dokumen penawaran dari penyedia tidak dapat diberikan kepada publik tanpa melalui proses memastikan terpenuhinya persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Untuk itu penting  memperdalam maksud persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang.

UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi acuan. Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Kata kuncinya terdapat pada Pasal 23 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Sebagai tambahan referensi Pedoman Penjelasan Pasal 23 menjabarkan bahwa yang disebut dengan rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi.

Dari sisi ini maka dapat diambil satu analisa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia merupakan informasi kegiatan usaha yang tidak dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Sehingga memenuhi syarat disebut rahasia perusahaan.

Dari runtutan ini pertanyaan bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diperlihatkan atau dipublikasikan kepada penyedia lain? Dapat dijawab dengan kata tidak boleh.

Disisi lain kepentingan setiap penyedia terkait informasi penawaran terbatas hanya pada nilai penawaran dan proses evaluasi yang dilakukan pokja melalui BAHP. Apabila terdapat hal yang tidak jelas atau tidak benar maka penyedia yang tidak terpilih sebagai pemenang dapat memanfaatkan hak sanggah atau sanggah banding bahkan aduan, gugatan perdata atau laporan pidana apabila memenuhi klausul pidana.

Sumber : http://samsulramli.wordpress.com

Selengkapnya

Puasa Tetap Semangat

Marhaban ya ramadhan, semua ummat islam di seluruh dunia menyambut datangnya bulan yang penuh berkah dan rahmat, Alhamdulillah masih diberikan kesempatan yang Maha untuk menikmati ramadhan dengan kesyukuran, pengabdian dan penghambaan untuk mengharap keridhaan-Nya, guna kehidupan kedua nanti.

Ramadhan, puasa, tarawih, witir, tahajud dan shalat sunat lainnya menjadi pemandangan religius, baik siang maupun malam. Walaupun malam “begadang” untuk menggapai amaliah dan ridha-Nya tetapi pagi hari tetap semangat untuk bekerja, tidak ada alasan untuk “berloyo-loyo”, puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan bekerja. Sesemangat kita memperingati Hari Jadi Prov. Kalsel dan Proklamasi Republik Indonesia.

Pun begitu dengan pengadaan barang/jasa di Lingkup Pemkab. HSS, bulan juli dan Agustus menjadi bulan padat dalam proses pengadaan barang/jasa dan  pelaksanaan kontrak. Merunut sejak berdirinya ULP dan LPSE Kab. HSS sebagai unit yang bertanggungjawab dan memfasilitasi pengadaan barang/jasa di Kab. HSS, walaupun terbilang muda (tahun 2011-2012) dibanding Prov/Kab/Kota se-Kalsel, progress pelaksanaan proses dan pelayanan paket pelelangan secara elektronik terbilang sangat bagus, terutama untuk melayani kebijakan daerah yang berkomitmen melaksanakan “full e-proc”, yang untuk Kab/Kota lain masih ada yang belum berani mencanangkannya. Sebagian kemajuan positif tersebut, diantaranya telah dilelang e-proc 155 paket, 81 telah selesai dan kontrak, efesiensi lebih 6 milyar.

Dalam proses pelelangan elektronik, ULP dan LPSE berkomitmen melaksanakan pelelangan secara kredibel dan bebas korupsi, sehingga terwujud good and clean governance. Tak salah kemudian, LKPP mengundang Pemkab. HSS untuk dijadikan pilot project whistleblower system pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai upaya preventif pemberantasan korupsi di daerah.

Melalui berkah ramadhan, kita berdoa semoga senantiasa diberikan kekuatan dalam bekerja, melaksanakan tugas dan kewajiban secara bertanggungjawab, sehingga terwujud pengadaan yang kredibel dan bebas korupsi sehingga mensejahterakan masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan, amien

Unit LPSE Mengucapkan " Selamat Menjalankan Ibadah Puasa"

Selengkapnya

Ramadhan, PUASA KORUPSI (Aspek religius dalam pengadaan barang/jasa)

Oleh : Rakhmani, S.Sos., M.Si Hari ini 6 Agustus 2012, bertepatan dengan hari ke-17 kita memasuki bulan ramadhan, bulan yang penuh berkah dan kemuliaan, bulan ini juga bertepatan dengan target proses pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk APBD 2012 (murni) berakhir, sisa waktu tahun 2012 digunakan untuk pelaksanaan kontrak, monitoring dan evaluasi kontrak, serah terima barang/jasa dan pemanfaatannya oleh masyarakat, kalaupun ada paket pelelangan khusus untuk paket pengadaan pada anggaran perubahan APBD 2012. Mengapa perlu membicarakan ramadhan dan pengadaan barang/jasa, apakah ada benang merahnya? Tentu saja ada, pengadaan barang/jasa diketahui banyak kerawanan bahkan kejahatan, “korupsi” dan dicap sebagai musuh bersama bangsa (commun enemy) dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Ramadhan bulan ampunan dan keberkahan. Sebagai manusia tentu kita pernah melakukan kesalahan, karenanya kita memohon pengampunan, dan mengharap keberkahan agar kita dapat memperbaiki diri kearah kebenaran dan kebaikan. Hikmah puasa dan amalan yang diajarkan selama ramadhan dapat berkontribusi pada perubahan pola pikir, perilaku sikap pelaku pengadaan barang/jasa, a) ramadhan adalah bulan penyucian, penuh berkah dan kemuliaan, ramadhan dengan puasanya mengajarkan kita berpikir, bersikap dan berprilaku jujur dalam berpuasa, walaupun sebenarnya kita bisa makan minum dengan bersembunyi, tetapi bisakah kita sembunyi dari-Nya, komparasinya sejatinya pola pikir, sikap dan perilaku jujur tersebut juga diaplikasikan dalam pengadaan barang/jasa, b) agar ibadah kita paripurna maka Alquran dan Hadis adalah pegangan dalam pengabdian kepada sang Khalik menuju keharibaan surga-Nya nan abadi, komparasinya dalam pengadaan barang/jasa, sikap tunduk dan berpegang pada hukum yang berlaku menjadi acuan semua pihak  sehingga dicapai kebenaran yang berkeadilan, jadi berbagai pola pikir, sikap dan perilaku menyimpang dalam pengadaan saatnya dikubur dalam-dalam, karena hal itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan hukum manusia, c) kita melakukan Ibadah untuk mengharap kebaikan “kebaikan yang paripurna”,  bukan untuk melakukan pelanggaran, kezaliman,  dan kemungkaran. Komparasinya dalam pengadaan barang/jasa kita mengharap kebaikan bagi semua, baik dalam arti berkualitas dan memiliki kemanfaatan yang sempurna. Bagaimana mewujudkan itu? Memang tidak mudah, ia penuh rintangan dan godaan. Pengadaan barang/jasa senantiasa berhubungan dengan “uang”, dan setannya tentu sangat menggairahkan. Siapa yang tidak perlu materi, jawabnya semua perlu, tapi kita menjaga untuk tidak diperbudaknya menjadi “manusia korup” yang menyengsarakan ummat 'nauzubillah”, sebab kita masih memiliki hati, iman dan Tuhan, dan sejatinya ramadhan adalah : a) bulan menahan diri dari perilaku korup “PUASA KORUPSI”, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran dan tindakan melawan hukum lainnya, b) bulan pengampunan, sebagai manusia tentu kita tidak pernah terlepas dari berbuat salah, sadar atau tidak sadar, langsung maupun tidak langsung, mungkin telah merugikan orang lain, masyarakat dan Negara, karenanya momentum ramadhan hendaknya menjadi tonggak “BERHENTI KORUPSI” dan tidak akan mengulanginya lagi, c) bulan penyadaran, mulai berfikir, bersikap dan bertindak “TIDAK AKAN KORUPSI”, melakukan pengadaan barang/jasa, tugas dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, dan d) bulan peningkatan kualitas diri  karena semua aktivitas pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab merupakan ibadah kepada ummat dan Sang Pencipta, sehingga apapun bentuknya “HARAM KORUPSI”. Karena ia melanggar hukum manusia dan hukum Tuhan. Allah SWT berfirman, ”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al Baqarah 188) , sementara suap, sebagai bagian dari perilaku korup, secara khusus,  “Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap” (HR Khamsah kecuali an-Nasa’i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi).

Selengkapnya

Korupsi, E-proc dan Tunjangan Kehormatan

Oleh : Rakhmani, S.Sos., M.Si 

Koran, tv atau media lainnya, tiap hari, memberitakan banyak birokrak/aparatur, politisi dan kalangan pengusaha tersandung kasus korupsi, khususnya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, dipidana dan masuk bui, tapi anehnya, korupsi tidak berhenti malah makin menjadi-jadi. Mengapa? Secara argumentatif setidaknya disebabkan : a) rendahnya hukuman bagi para koruptor (lebih rendah dari hukuman teroris, narkoba dan pembunuhan berencana) sehingga tidak ada efek jera bagi para pelakunya akibatnya korupsi terus berulang, diperparah lagi dengan sistem hukum (yang masih memiliki celah untuk dimanfaatkan) dan alat negara yang menjalankan hukum itu sendiri terindikasi “tidak bersih” dan turut bermain dalam melacurkan hukum untuk kepentingan pribadi dan golongannya (kasus mafia hukum dan jaksa, hakim serta polisi nakal), b) faktor materialisme dan sikap hedonis para pelaku, sikap korup merupakan upaya untuk menunjang eksistensi keglamoran hidup di tengah kaum borjuis kota yang memabukkan (selalu saja ada tuntutan kebutuhan/needs diluar akal sehat untuk mencukupinya), c) prestise, meminjam teori maslow “tingkat kebutuhan manusia”, setidaknya sikap korup telah menjadi hobi dan prestise untuk memuaskan syahwat akan kepemilikan otoritas dan kewenangan, sebagai “keakuan” karena pada akhirnya semuanya dapat diselesaikan “secara adat” karena akulah hukum sebenarnya.

Untuk meminimalisir perilaku korup dalam pengadaan barang/jasa, pemerintah kemudian meregulasikan pengadaan secara elektronik (e-proc) dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dimana dengan LPSE, pengadaan lebih terbuka, transparan, tercipta persaingan usaha sehat, akuntabel dan efesien dalam penggunaan sumber daya. Lebih dari itu, dengan LPSE melalui e-procnya menciptakan pengadaan yang kredibel, meminimalisir penyalahgunaan wewenang, menghilangkan suap menyuap hingga pemerasan, grativitasi dengan wajah “ucapan terima kasih atau balas jasa”

Untuk memantapkan system tersebut, pemerintah melalui LKPP juga menciptakan system penanganan dini tindak korupsi melalui “whystleblower system”, dimana orang dalam dapat melaporkan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pertanyaannya sekarang, apakah dengan LPSE sudah dapat menghapus perilaku korup aparatur?tentu masih perlu dibuktikan, setidaknya sebagai sebuah system selalu sang penentu adalah “the man behind the gun”, (para pokja ULP, PPK, PA/KPA, dan para penyedia) karena itu, tindakan preventif yang sangat efektif tentu saja harus dimulai dari perubahan mindset, sikap dan perilaku aparatur pelaksananya, kesempatan yang tercipta dan otoritas yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, dan sejatinya semua itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, dan untuk itu, komitmen, tanggungjawab dan kerjakeras dalam melakukan pengadaan barang/jasa tersebut didharmabaktikan untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat.

Untuk menghapus budaya korup, yang senantiasa bermotif ekonomi, aspek reward and punishment tentu harus tegas dan bijak, a) aspek punishment, baik menyangkut administratif, perdata maupun pidana harus diberikan secara tegas, tanpa pandang bulu, lebih-lebih bila dikaitkan pelaku dalam lingkaran kekuasaan dan memiliki otoritas, bahkan bisa saja untuk memenuhi aspek keadilan, dimana korupsi dipandang sebagai  kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga perlu ada efek jera terhadap pelakunya melalui hukuman berat hingga hukuman mati atau perampasan aset yang dikorupsi (perlu regulasi yang jelas dan tegas untuk ini), b) aspek reward, sebagaimana diketahui pada umumnya korupsi senantiasa bermotif  ekonomi, sehingga memutus mata rantai korupsi menyangkut “needs” tersebut melalui pemberian reward yang layak, baik secara sosial berupa : kenyamanan bekerja, kenyamanan aspek psikososial lainnya dalam kehidupan sehari-hari (enak tidur, tidak merasa dikejar-kejar aparat penegak hukum, dsb), maupun peningkatan pengembangan karier aparatur secara kompetitif, yang lebih utama tentu saja bermatra ekonomi, melalui pemberian honor, insentif, tunjangan, termasuk diantaranya tunjangan kehormatan sebagai bentuk apresiasi dan prestise pelaku yang komit dan konsisten melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah secara kredibel dan bebas korupsi. Kedua macam bentuk penghargaan tersebut diharapkan memutus godaan aparatur pengadaan terhadap  “iming-iming fulus dan kenikmatan” para penyedia yang bermain kotor dalam pengadaan barang/jasa untuk meraih suatu kemenangan (secara tidak wajar dan melawan hukum). Terlepas dari itu semua, sikap hidup bersih dan “tidak korup” tersebut sejatinya lahir dari hati, ditelaah melalui pikiran, digerakkan oleh perilaku, diimplementasikan melalui perbuatan, masing-masing kita hendaknya memulai dari sekarang, Bagaimana dengan anda?semoga.

Selengkapnya

Download Peraturan Tentang Barang/jasa

Berikut Daftar Peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik

Perpres no. 70 tahun 2012
Lampiran Perpres no. 70 tahun 2012
Perka LKPP No. 6 Tahun 2012

Perpres 54 Tahun 2010
Penjelasan Atas Perpres 54 Tahun 2010
UU no 11 tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
Matrix Perbedaan  antara perpres 54 tahun 2010 dan Perpres no 70 Tahun 2012
Perka No 1 LKPP ttg Etendering
Perka No 2 LKPP ttg LPSE

Selengkapnya

SPSE Yang Masih Diterima Setengah Hati

Oleh : Samsul Irfan S.Sos., M.Eng

Dengan penerapan sistem pengadaan secara elektronik di Kab. HSS sudah nampak jumlah penghematan dana daerah yang berhasil dilakukan. Para peserta lelang berlomba-lomba untuk menawarkan barang/jasa dengan kualitas yang dijanjikannya dan dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini sangat berbeda jauh dengan apa yang telah dilakukan pada masa lalu yang dilakukan secara manual, dimana masing-masing penyedia barang/jasa berusaha melakukan “arisan”, “baatur” atau sebisa mungkin bekerjasama dengan pihak yang menentukan dalam proses pengadaan barang/jasa (seperti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen maupun dengan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan)  sehingga uang daerah yang digunakan untuk mengadakan barang/jasa menjadi “bengkak” dari harga yang semestinya karena digunakan untuk memperlancar “kongkalikong” yang mereka lakukan itu.

Dari sisi kepentingan pemerintah dan masyarakat, penerapan sistem pengadaan secara elektronik benar-benar menunjukkan hasil yang sangat menguntungkan, baik dari segi penghematan dana, kualitas pekerjaan, waktu yang lebih cepat, efisiensi tempat dan akuntabilitas yang semakin baik. Namun hal ini membuat beberapa pihak yang selama ini sering mendapatkan keuntungan dari lelang yang dilakukan melalui kongkalikong menjadi kebakaran jenggot. Pihak rekanan “hitam” mulai banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan lelang dan para birokrat-birokrat yang sering mendapatkan keuntungan dari proses kongkalikong itupun banyak yang kehilangan “pemasukan untuk kantong pribadi”. 

Karena merasa kenyamanannya terganggu maka pihak-pihak di atas banyak yang berusaha melakukan perang urat syaraf dan penyebarkan opini yang kurang tepat untuk menciptakan persepsi di masyarakat bahwa penggunaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik membawa dampak yang buruk. Beberapa “sas-sus” diantaranya adalah bahwa penggunaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik tidak transparan, memutus tali silaturahmi, menurunkan kualitas hasil pekerjaan, mengamankan kepentingan pemerintah agar tidak banyak diprotes oleh masyarakat, rumit dan menyulitkan.

Mari kita urai secara singkat, pertama, penggunaan lelang elektronik tidak transparan, padahal cukup dengan mengetik alamat situs LPSE HSS dialamat : lpse.hulusungaiselatankab.go.id, siapapun dan dimanapun asalkan dia terhubung dengan jaringan internet maka dia bisa tahu, terlibat dan mengawasi proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik, mulai pengumuman sampai penetapan pemenang, dan bahkan isi kontrak atau rangkuman kontraknya pun bisa mereka lihat.

Kedua, sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik memutus tali silaturahmi, padahal dengan sistem ini melalui LPSE layanan, bantuan, pendampingan, tanya jawab dan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam lelang secara elektronik ini baik secara langsung maupun melalui telepon ataupun media komunikasi lainnya semuanya difasilitasi. di website LPSE HSS pun tersedia forum tanya jawab yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antara semua pihak yang masuk ke website ini. Dulu, silaturahmi yang terjadi hanyalah kamuflase dan disalahgunakan sebagai media “bekerjasama secara negative” dalam pengadaan barang/jasa. 

Ketiga, menurunkan kualitas pekerjaan karena para penawar berlomba-lomba menurunkan harga supaya menjadi penawar terendah sehingga mengakibatkan penurunan kualitas pekerjaan. Sistem SPSE adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa, sedangkan untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan itu benar-benar berkualitas dapat dilihat dari spesifikasi teknis yang ditawarkan penyedia yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, bahkan Pokja dapat mempertanyakan, mengklarifikasi dan mengambil langkah selanjutnya kalau harga yang ditawarkan kurang dari 80% dari HPS, belum sampai disitu, jaminan kualitas pekerjaan juga dapat dijaga PPK pada saat pelaksanaan kontrak, termasuk menggunakan jasa konsultan pengawasan, sebelum diserahterimakan wajib dilakukan pemeriksaan, termasuk pengujian oleh PPHP. 

Keempat, hanya mengamankan kepentingan pemerintah agar tidak banyak diprotes, padahal dalam SPSE telah diadopsi media sanggah, sanggah banding dan pengaduan, ada akibat administrasi, perdana dan pidana bila terjadi pelanggaran. Kelima, lebih rumit dan menyulitkan. karena keharusan mahir menggunakan komputer dan internet, SPSE menjadi media bagi pengguna untuk melek TI dan mendukung program e-goverment, kalaupun tidak bisa, LPSE memfasilitasi diklat SPSE kepada semua pengguna. 

Singkat kata, masih belum sepenuhnya diterima pengadaan secara elektronik lebih disebabkan karena a) ketidaktahuan, solusi yang perlu dijalankan optimalisasi sosialisasi, dengan berbagai media, akses dan kesempatan, b) penolakan karena status quo dan kemapanan, solusinya perubahan mindset, perilaku dan sikap melalui penyadaran, regulasi, reward and punishment, sehingga tercipta komitmen, tanggungjawab dan kerja keras aparatur melakukan pengadaan barang/jasa secara kredibel di Lingkup Pemkab. HSS.

Selengkapnya

Zona Integritas, bebas korupsi !

Oleh : Rakhmani, S.Sos., M.Si

LKPP menyebutkan kebocoran keuangan negara yang besarnya melebihi 50%  didominasi oleh pengadaan barang/jasa. Fakta menunjukkan kasus-kasus yang muncul kepermukaan akhir-akhir ini, dimana mendudukkan para pejabat negara dan birokrat sebagai pesakitan “rumah prodeo” adalah disebabkan karena kegiatan atau ketersangkutan yang bersangkutan dengan pengadaan barang/jasa. Hal ini tentu mengkhawatirkan sekaligus memprihatinkan. Khawatir, sebab ternyata membawa phobia baru bagi kalangan birokrat, sehingga ketika ditunjuk untuk mengikuti diklat pengadaan dan ujian sertifikasi, “sengaja” tidak mau lulus, kalau lulus takut ditunjuk sebagai PPK atau Pokja ULP, mengemban amanah tersebut sama saja menjejakkan kaki sebelah di penjara, katanya. Prihatin, jelas kita juga perlu berduka dan berempati, terhadap mereka yang tersangkut, yang karena “terpaksa dan dipaksa” oleh sistem dan keadaan, harus mendekam dalam dinginnya bui. Kondisi ini bila dibiarkan berlarut dapat menimbulkan krisis SDM pengadaan, ah...ternyata tidak juga, yang tersangkut kasus itu lebih karena mereka tidak “lurus” dalam pengadaan, karena tergoda “kenikmatan dan kemapanan”.  Mungkin makna “lurus” inilah yang perlu diluruskan. Setidaknya harus kita mulai dengan niat, toh penyimpangan dalam pengadaan yang berujung pada tindakan KKN, yang utama karena niat plus kesempatan. Kalau pintu masuknya telah kita tutup rapat-rapat, kesempatan yang datang, tidak membuat kita khilaf. Untuk meluruskan niat, tentu harus dimulai dari diri sendiri, pada detik ini, dan pada kegiatan ini, artinya, kita perlu menumbuhkan kesadaran yang berujung pada komitment. Kesadaran hanya dapat terbentuk apabila kita memiliki 3 (tiga) modal utama, yaitu hati (keyakinan sebagai seorang religius, kita bertuhan, setiap apa yang kita lakukan pasti diminta pertanggungjawaban oleh-Nya, Dia melihat walau amplop itu disembunyikan dibawah meja, Dia tahu apa yang tersembunyi bahkan dari hatimu sekalipun), moral (menyangkut kepantasan, kepatutan dan etika) dan logika (reward and punishment, aksi – reaksi, sebab – akibat, karenanya pertimbangan rasio menjadi modal utama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Penekanan niat ini secara kelembagaan, terstuktur maupun fungsional kemudian diejawantahkan dalam pakta integritas, yang diikrarkan setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

Pengucapan ikrar menjadi simbolisme penegasan pengakuan akan kesadaran penuh, baik kepada negara maupun tuhan, dan pelanggarannya adalah personal, struktural, legal dan sosial. Kesemuanya senantiasa membawa konsekuensi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, satuan maupun terakumulasi, sebagai dosa terhadap masyarakat, daerah, negara dan tuhan.

Pengakuan akan komitmen personal bagi masing-masing aparatur, yang secara kolektif kemudian menjadi pengakuan komunal sebagai suatu bagian/unit/kantor atau apapun namanya, melahirkan komitmen bersama secara tunggal pada suatu kewilayahan, baik dalam skop kecil, tidak saja dalam persfektif unit kerja bahkan meluas di seluruh Kab. Hulu Sungai Selatan.  

Kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku,  melahirkan tanggung jawab, melakukan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat dimanapun ditugaskan. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kondisi suatu komunitas/bagian/unit/kantor teraktualisasi sebagai zona integritas, zona aparatur yang secara sistemik dan sosial sebagai bagian “kekitaan” yang integral, legal, melayani, dan akuntabel, dan komunitas/bagian/unit/kantor yang menjadi zona-zona integritas otonom yang bersinergi dan saling menguatkan, pada akhirnya mampu mewujudkan kawasan bebas korupsi, khususnya di Kab. Hulu Sungai Selatan maupun negeri bernama Indonesia. Dengan kondisi tersebut, patutlah kita bertepuk dada, bangga sebagai daerah dan bangsa yang mandiri, unggul dan religius, karena faktanya adalah realita. Semoga.

Selengkapnya

Pakta Integritas dan Pengadaan Yang Kredibel

Oleh : Rakhmani, S.Sos.,M.Si

Menyimak dan menelaah kata dan kalimat sebagaimana tertuang dalam pakta integritas, sebagaimana diikrarkan dan ditandatangani seluruh pejabat hingga ke level staf di Lingkup Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan, dan menghubungkannya dengan pelaksanaan pelayanan pengadaan sebagai salah satu tugas dan fungsi aparatur, memberi pemahaman, semangat dan kesadaran yang lebih mantap bagi aparatur, agar dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam melayani proses pengadaan harus professional, taat hukum, jujur, obyektif, dan akuntabel, lebih-lebih saat ini layanan pengadaan telah memasuki era baru, dengan penggunaan teknologi informasi, sehingga pengadaan dapat berlangsung secara transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, bahkan mampu berperan dalam efesiensi dan efektivitas penggunaan dana APBN/APBD, (Data LKPP menunjukkan kisaran efesiensi anggaran dengan lelang elektronik mencapai 10-15%).

Dengan pengadaan secara elektronik melalui LPSE, para pihak yang terlibat dalam pengadaan dimudahkan dan dilindungi secara hukum, para pihak sesuai tugas dan kewenangannya bertanggungjawab dalam wilayah yuridiksinya masing-masing.

Dalam tataran terkecil, dengan tidak bertemu muka, misalnya antara pokja ULP dan penyedia, maka kemungkinan untuk terjadinya “main mata” dalam pengadaan dapat diminimalisir, dampak lebih jauh, isu suap menyuap, premanisme dalam pengadaan, pemerasan, berkolusi untuk memenangkan salah satu penyedia, karena terjadinya perikatan illegal antara Pokja ULP dan penyedia dapat diminimalisir.

Dampak lebih lanjut, terpilihnya penyedia “abal-abal” yang cuma sekedar jadi makelar pengadaan dapat dihilangkan sehingga kerugian keuangan negara/daerah dapat dihindari.

Contoh lain, misalnya PA/KPA atau PPK tidak diperkenankan turut bermain dalam satu paket pengadaan, sebagaimana kita ketahui, secara legal formal tidak ada dasar hukum yang membenarkan tindakan tersebut, karena akan terjadi “conflict of interest”.

Hal lain, Para PA yang notabene merupakan top manajemen di level SKPD harus memberi contoh kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang kemudian diteruskan hingga ke level middle manajemen dan lower manajemen hingga staf. Para PA/KPA, pokja ULP, PPK, PPHP, auditor, penyedia melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengadaan, mengacu sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010, tidak dibenarkan mengatur, mempengaruhi, memaksa bahkan mengintimidasi proses pengadaan, bahkan top manajemen yang lebih diatasnya memberikan arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaan pengadaan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku, dalam persfektif ini maka kerjasama dan kebersamaan harus dibina dan dikembangkan. Bahkan terhadap penyimpangan yang terjadi semua pihak memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak-pihak terkait, dan apabila terbukti atas pelanggaran yang dilakukan siapapun pelakunya, harus mempertanggungjawabkan semua tindakan pelanggaran dimaksud. Bukankah setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum.

Dengan ikrar pakta integritas, ditandatangani dan kemudian diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam pelayanan pengadaan barang/jasa, pada akhirnya akan mewujudkan pengadaan yang kredibel, dampak lebih jauh, hal ini memberi andil bagi terwujudnya clean & good governance di Lingkup Pemerintah Kab. HSS, terwujudnya Hulu Sungai Selatan yang bersih, Hulu Sungai Selatan yang bebas korupsi dan Hulu Sungai Selatan yang bermartabat dan sejahtera.

Selengkapnya

Daftar LPSE V3 Dengan Status Agregasi Aktif

Penyedia dapat roaming ke LPSE-LPSE berikut ini yang telah menggunakan Aplikasi SPSE Versi 3 dengan Status Agregasi Aktif.

No	Nama LPSE	ID LPSE	Alamat Website	Tanggal Implementasi
1	LPSE Anambas	365	http://202.182.163.101/eproc	20 Januari 2012
2	LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal	384	http://lpse.bkpm.go.id/eproc	27 Januari 2012
3	LPSE Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	399	http://lpse.bakosurtanal.go.id/eproc	22 Februari 2012
4	LPSE Badan Narkotika Nasional	346	http://202.182.166.22/eproc	25 Januari 2012
5	LPSE Badan Nasional Penanggulangan Bencana	382	http://lpse.bnpb.go.id/eproc	06 Juni 2012
6	LPSE Badan Pertanahan Nasional	65	http://lpse.bpn.go.id/eproc	08 Agustus 2011
7	LPSE Badan Pusat Statistik	275	http://203.123.60.157/eproc	25 Juli 2011
8	LPSE Badan SAR Nasional	469	http://lpse.basarnas.go.id/eproc	01 Mei 2012
9	LPSE Bandar Lampung	193	http://lpse.bandarlampungkota.go.id/eproc	04 Juli 2011
10	LPSE BKKBN	130	http://lpse.bkkbn.go.id/eproc	08 Agustus 2011
11	LPSE BPPT	69	http://lpse.bppt.go.id/eproc	04 November 2011
12	LPSE DPR RI	87	http://lpse.dpr.go.id/eproc	04 Mei 2011
13	LPSE ESDM	109	http://eproc.esdm.go.id/eproc/	08 Juli 2011
14	LPSE Hulu Sungai Tengah	315	http://118.97.212.26/eproc	07 November 2011
15	LPSE ITB	137	http://lpse.itb.ac.id/eproc	22 Agustus 2011
16	LPSE ITS	68	http://lpse.its.ac.id/eproc	05 September 2011
17	LPSE Kabupaten Aceh Selatan	460	http://lpse.acehselatankab.go.id/eproc	03 Mei 2012
18	LPSE Kabupaten Aceh Tengah	296	http://lpse.acehtengahkab.go.id/eproc	31 Oktober 2011
19	LPSE Kabupaten Aceh Tenggara	330	http://lpse.acehtenggarakab.go.id/eproc	16 Januari 2012
20	LPSE Kabupaten Aceh Utara	189	http://lpse.acehutara.go.id/eproc	11 Agustus 2011
21	LPSE Kabupaten Badung	113	http://lpse.badungkab.go.id/eproc	15 Agustus 2011
22	LPSE Kabupaten Balangan	56	http://lpse.balangankab.go.id/eproc	10 Agustus 2011
23	LPSE Kabupaten Bandung	93	http://lpse.bandungkab.go.id/eproc	11 April 2012
24	LPSE Kabupaten Banggai	456	http://110.139.206.46/eproc	10 April 2012
25	LPSE Kabupaten Bangka	31	http://lpse.bangka.go.id/eproc	04 Mei 2011
26	LPSE Kabupaten Bangka Barat	340	http://lpse.bangkabaratkab.go.id/eproc	14 Februari 2012
27	LPSE Kabupaten Bangka Selatan	369	http://lpse.bangkaselatankab.go.id/eproc	02 Februari 2012
28	LPSE Kabupaten Bangka Tengah	139	http://lpse.bangkatengahkab.go.id/eproc	01 Agustus 2011
29	LPSE Kabupaten Banjar	197	http://lpse.banjarkab.go.id/eproc	16 Agustus 2011
30	LPSE Kabupaten Banjarnegara	129	http://lpse.banjarnegarakab.go.id/eproc	07 September 2011
31	LPSE Kabupaten Bantul	285	http://202.169.239.220/eproc	05 Januari 2012
32	LPSE Kabupaten Banyuasin	153	http://lpse.banyuasinkab.go.id/eproc	16 Agustus 2011
33	LPSE Kabupaten Banyumas	60	http://lpse.banyumaskab.go.id/eproc	18 Agustus 2011
34	LPSE Kabupaten Banyuwangi	72	http://lpse.banyuwangikab.go.id/eproc	24 Agustus 2011
35	LPSE Kabupaten Barito Kuala	270	http://222.124.183.58/eproc	28 September 2011
36	LPSE Kabupaten Barito Selatan	353	http://lpse.baritoselatankab.go.id/eproc	03 Januari 2012
37	LPSE Kabupaten Barito Timur	392	http://118.97.212.162/eproc	03 Februari 2012
38	LPSE Kabupaten Barito Utara	458	http://118.97.217.162/eproc	05 Juli 2012
39	LPSE Kabupaten Batang	209	http://lpse.batangkab.go.id/eproc	05 Juli 2011
40	LPSE Kabupaten Batanghari	226	http://lpse.batangharikab.go.id/eproc	04 Juli 2011
41	LPSE Kabupaten Bekasi	352	http://lpse.bekasikab.go.id/eproc	22 Maret 2012
42	LPSE Kabupaten Belitung	258	http://lpse.belitungkab.go.id/eproc	18 Agustus 2011
43	LPSE Kabupaten Belitung Timur	179	http://lpse.belitungtimurkab.go.id/eproc	28 Februari 2012
44	LPSE Kabupaten Belu	374	http://118.97.255.155/eproc	22 Maret 2012
45	LPSE Kabupaten Bengkalis	161	http://lpse.bengkaliskab.go.id/eproc	04 Juli 2011
46	LPSE Kabupaten Bengkayang	444	http://118.97.217.90/eproc	29 Maret 2012
47	LPSE Kabupaten Bengkulu Selatan	320	http://lpse.bengkuluselatankab.go.id/eproc	14 November 2011
48	LPSE Kabupaten Bengkulu Utara	238	http://lpse.bengkuluutarakab.go.id/eproc	04 Juli 2011
49	LPSE Kabupaten Berau	43	http://lpse.beraukab.go.id/eproc	07 September 2011
50	LPSE Kabupaten Blitar	203	http://lpse.blitarkab.go.id/eproc	07 September 2011
51	LPSE Kabupaten Blora	257	http://lpse.blorakab.go.id/eproc	05 Juli 2011
52	LPSE Kabupaten Boalemo	463	http://202.47.67.29/eproc	23 April 2012
53	LPSE Kabupaten Bojonegoro	244	http://lpse.bojonegorokab.net/eproc	04 Juli 2011
54	LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow	475	http://118.97.33.28/eproc	23 Mei 2012
55	LPSE Kabupaten Bolmong Utara	344	http://118.97.33.29/eproc	22 Desember 2011
56	LPSE Kabupaten Bombana	492	http://202.93.137.147/eproc	22 Juni 2012
57	LPSE Kabupaten Bondowoso	472	http://110.138.184.127/eproc	01 Mei 2012
58	LPSE Kabupaten Bone Bolango	417	http://118.97.255.62/eproc	05 Juni 2012
59	LPSE Kabupaten Boyolali	280	http://lpse.boyolalikab.go.id/eproc	16 September 2011
60	LPSE Kabupaten Brebes	148	http://lpse.brebeskab.go.id/eproc	12 Agustus 2011
61	LPSE Kabupaten Buleleng	358	http://lpse.bulelengkab.go.id/eproc	09 Januari 2012
62	LPSE Kabupaten Bulukumba	292	http://118.97.33.125/eproc	20 September 2011
63	LPSE Kabupaten Bulungan	268	http://203.99.96.205/eproc	26 September 2011
64	LPSE Kabupaten Bungo	425	http://180.242.61.204/eproc	05 Maret 2012
65	LPSE Kabupaten Cilacap	286	http://lpse.cilacapkab.go.id/eproc	12 Agustus 2011
66	LPSE Kabupaten Cirebon	398	http://lpse.cirebonkab.go.id/eproc	14 Februari 2012
67	LPSE Kabupaten Dairi	462	http://lpse.dairikab.go.id/eproc	16 Mei 2012
68	LPSE Kabupaten Demak	423	http://118.97.20.122/eproc	05 Maret 2012
69	LPSE Kabupaten Dharmasraya	443	http://lpse.dharmasrayakab.go.id/eproc	23 Mei 2012
70	LPSE Kabupaten Dompu	479	http://180.249.188.201/eproc	11 Mei 2012
71	LPSE Kabupaten Donggala	242	http://lpse.donggala.go.id/eproc	04 Juli 2011
72	LPSE Kabupaten Ende	135	http://118.97.206.86/eproc	26 Agustus 2011
73	LPSE Kabupaten Enrekang	231	http://110.139.250.105/eproc	03 November 2011
74	LPSE Kabupaten Gianyar	350	http://118.97.255.162/eproc	02 Januari 2012
75	LPSE Kabupaten Gresik	122	http://lpse.gresik.go.id/eproc	04 Juli 2011
76	LPSE Kabupaten Grobogan	211	http://lpse.grobogan.go.id/eproc	05 Juli 2011
77	LPSE Kabupaten Gunung Mas	379	http://222.124.216.75/eproc	26 Januari 2012
78	LPSE Kabupaten Halmahera Selatan	421	http://202.58.242.70/eproc	04 April 2012
79	LPSE Kabupaten Halmahera Utara	233	http://202.43.175.107/eproc	09 September 2011
80	LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan	282	http://lpse.hulusungaiselatankab.go.id/eproc	20 Oktober 2011
81	LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara	85	http://lpse.hulusungaiutara.go.id/eproc	25 Agustus 2011
82	LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan	420	http://lpse.humbanghasundutankab.go.id/eproc	06 Juni 2012
83	LPSE Kabupaten Indragiri Hilir	165	http://180.235.150.235/eproc	22 Agustus 2011
84	LPSE Kabupaten Indragiri Hulu	376	http://222.124.3.131/eproc	20 Januari 2012
85	LPSE Kabupaten Jember	200	http://lpse.jemberkab.go.id/eproc	04 Juli 2011
86	LPSE Kabupaten Jembrana	167	http://lpse.jembranakab.go.id/eproc	04 Juli 2011
87	LPSE Kabupaten Jeneponto	466	http://118.97.47.21/eproc	27 April 2012
88	LPSE Kabupaten Jepara	182	http://lpse.jeparakab.go.id/eproc	09 Agustus 2011
89	LPSE Kabupaten Jombang	116	http://lpse.jombangkab.go.id/eproc	21 September 2011
90	LPSE Kabupaten Kampar	232	http://lpse.kamparkab.go.id/eproc	06 September 2011
91	LPSE Kabupaten Kapuas	322	http://lpse.kapuaskab.go.id/eproc	11 Januari 2012
92	LPSE Kabupaten Kapuas Hulu	488	http://125.167.192.239/eproc/	04 Juni 2012
93	LPSE Kabupaten Karanganyar	141	http://lpse.karanganyarkab.go.id/eproc	09 Agustus 2011
94	LPSE Kabupaten Karimun	147	http://110.137.64.251/eproc	04 Mei 2011
95	LPSE Kabupaten Katingan	438	http://222.124.180.202/eproc	19 Maret 2012
96	LPSE Kabupaten Kaur	431	http://110.137.123.79/eproc	27 April 2012
97	LPSE Kabupaten Kayong Utara	393	http://118.97.211.5/eproc	03 Februari 2012
98	LPSE Kabupaten Kebumen	53	http://lpse.kebumenkab.go.id/eproc	05 Agustus 2011
99	LPSE Kabupaten Kediri	207	http://lpse.kedirikab.go.id/eproc	04 Juli 2011
100	LPSE Kabupaten Kendal	501	http://lpsekendalkab.info/eproc	04 Juli 2012
101	LPSE Kabupaten Kepahiang	377	http://118.97.166.218/eproc	20 Januari 2012
102	LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe	506	http://118.97.33.29/eproc	23 Juli 2012
103	LPSE Kabupaten Kerinci	155	http://lpse.kerincikab.go.id/eproc	04 Juli 2011
104	LPSE Kabupaten Ketapang	110	http://lpse.ketapangkab.go.id/eproc	21 Juli 2011
105	LPSE Kabupaten Klaten	51	http://lpse.klatenkab.go.id/eproc	26 Juli 2011
106	LPSE Kabupaten Klungkung	433	http://110.139.182.236/eproc	13 Maret 2012
107	LPSE Kabupaten Kolaka	474	http://lpse.kolakakab.go.id/eproc	14 Mei 2012
108	LPSE Kabupaten Komering Ulu Selatan	343	http://222.124.1.154/eproc	24 Februari 2012
109	LPSE Kabupaten Konawe Selatan	430	http://202.47.93.90/eproc	21 Maret 2012
110	LPSE Kabupaten Kotabaru	427	http://114.4.24.38/eproc/	19 Maret 2012
111	LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat	176	http://lpse.kotawaringinbaratkab.go.id/eproc	15 Agustus 2011
112	LPSE Kabupaten Kotawaringin Timur	183	http://lpse.kotimkab.go.id/eproc	04 Mei 2011
113	LPSE Kabupaten Kuantan Singingi	186	http://lpse.kuansing.go.id/eproc	16 Agustus 2011
114	LPSE Kabupaten Kuburaya	188	http://lpse.kuburayakab.go.id/eproc	04 Juli 2011
115	LPSE Kabupaten Kudus	94	http://lpse.kuduskab.go.id/eproc	08 Agustus 2011
116	LPSE Kabupaten Kulon Progo	367	http://202.162.32.218/eproc	20 Januari 2012
117	LPSE Kabupaten Kuningan	339	http://lpse.kuningankab.go.id/eproc	05 Januari 2012
118	LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara	198	http://lpse.kutaikartanegarakab.go.id/eproc	29 Juli 2011
119	LPSE Kabupaten Kutai Timur	364	http://222.124.217.60/eproc	20 Januari 2012
120	LPSE Kabupaten Labuhan Batu	481	http://118.97.131.220/eproc	14 Mei 2012
121	LPSE Kabupaten Lahat	434	http://118.97.130.11/eproc	16 Maret 2012
122	LPSE Kabupaten Lamandau	306	http://222.124.154.154/eproc	17 April 2012
123	LPSE Kabupaten Lamongan	57	http://lpse.lamongankab.go.id/eproc/	04 Juli 2011
124	LPSE Kabupaten Lampung Barat	305	http://222.124.7.74/eproc	28 Oktober 2011
125	LPSE Kabupaten Lampung Selatan	217	http://180.242.49.182/eproc	15 Agustus 2011
126	LPSE Kabupaten Lampung Tengah	266	http://118.97.150.82/eproc	20 April 2012
127	LPSE Kabupaten Lampung Timur	166	http://222.124.142.123/eproc	04 Juli 2011
128	LPSE Kabupaten Lampung Utara	328	http://lpse.lampungutara.go.id/eproc	21 Maret 2012
129	LPSE Kabupaten Landak	496	http://118.97.203.51/eproc	29 Juni 2012
130	LPSE Kabupaten Langkat	304	http://lpse.langkatkab.go.id/eproc	28 Oktober 2011
131	LPSE Kabupaten Lebak	98	http://lpse.lebakkab.go.id/eproc	28 September 2011
132	LPSE Kabupaten Lebong	239	http://lpse.lebongkab.go.id/eproc	15 Juli 2011
133	LPSE Kabupaten Lombok Barat	381	http://180.249.189.67/eproc	06 Februari 2012
134	LPSE Kabupaten Lombok Tengah	120	http://118.97.133.67/eproc	26 Juli 2011
135	LPSE Kabupaten Lombok Timur	395	http://www.lpse.lomboktimurkab.go.id/eproc	10 Februari 2012
136	LPSE Kabupaten Lumajang	256	http://lpse.lumajang.go.id/eproc	09 April 2012
137	LPSE Kabupaten Luwu	502	http://118.97.39.115/eproc	01 Agustus 2012
138	LPSE Kabupaten Luwu Timur	422	http://36.66.0.138/eproc	05 Maret 2012
139	LPSE Kabupaten Luwu Utara	45	http://lpse.luwuutara.go.id/eproc	19 Agustus 2011
140	LPSE Kabupaten Madiun	204	http://lpse.madiunkab.go.id/eproc	08 Agustus 2011
141	LPSE Kabupaten Magelang	115	http://lpse.magelangkab.go.id/eproc	21 Juli 2011
142	LPSE Kabupaten Magetan	255	http://lpse.magetankab.go.id/eproc	04 Juli 2011
143	LPSE Kabupaten Majalengka	253	http://118.97.193.21/eproc/	20 Januari 2012
144	LPSE Kabupaten Majene	400	http://118.97.206.147/eproc	23 April 2012
145	LPSE Kabupaten Malang	247	http://lpse.malangkab.go.id/eproc	21 September 2011
146	LPSE Kabupaten Malinau	321	http://118.97.212.11/eproc	08 Desember 2011
147	LPSE Kabupaten Mamuju	289	http://110.139.206.82/eproc	31 Oktober 2011
148	LPSE Kabupaten Mandailing Natal	373	http://180.241.88.51/eproc	19 Januari 2012
149	LPSE Kabupaten Manokwari	435	http://118.97.134.18/eproc	15 Maret 2012
150	LPSE Kabupaten Maros	250	http://124.81.250.150/eproc	12 Juli 2012
151	LPSE Kabupaten Merauke	271	http://lpse.merauke.go.id/eproc	18 Agustus 2011
152	LPSE Kabupaten Minahasa	406	http://118.97.27.138/eproc	01 Juni 2012
153	LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara	284	http://lpse.mitrakab.go.id/eproc	16 Februari 2012
154	LPSE Kabupaten Minahasa Utara	219	http://118.82.24.66/eproc	11 Agustus 2011
155	LPSE Kabupaten Mojokerto	300	http://118.97.238.34/eproc	17 Oktober 2011
156	LPSE Kabupaten Muaro Jambi	269	http://111.221.43.152/eproc	04 Oktober 2011
157	LPSE Kabupaten Muko Muko	348	http://180.242.49.82/eproc	03 Januari 2012
158	LPSE Kabupaten Muna	441	http://lpse.munakab.go.id/eproc	26 April 2012
159	LPSE Kabupaten Musi Banyuasin	168	http://118.97.151.218/eproc	04 Juli 2011
160	LPSE Kabupaten Musi Rawas	311	http://118.97.147.179/eproc	02 November 2011
161	LPSE Kabupaten Natuna	355	http://lpsenatuna.net/eproc	26 Januari 2012
162	LPSE Kabupaten Nganjuk	152	http://lpse.nganjukkab.go.id/eproc	04 Juli 2011
163	LPSE Kabupaten Ngawi	78	http://lpse.ngawikab.go.id/eproc	04 Juli 2011
164	LPSE Kabupaten Nunukan	338	http://118.97.211.131/eproc	24 Januari 2012
165	LPSE Kabupaten Ogan Ilir	357	http://222.124.190.75/eproc	09 Januari 2012
166	LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu	401	http://182.23.33.246/eproc	10 Februari 2012
167	LPSE Kabupaten Pacitan	58	http://lpse.pacitankab.go.id/eproc	18 Agustus 2011
168	LPSE Kabupaten Padang Lawas Utara	471	http://123.231.243.156/eproc	08 Mei 2012
169	LPSE Kabupaten Pamekasan	453	http://125.164.83.179/eproc	04 April 2012
170	LPSE Kabupaten Pandeglang	470	http://lpse.pandeglangkab.go.id/eproc	01 Mei 2012
171	LPSE Kabupaten Parigi Moutong	149	http://lpse.parigimoutongkab.go.id/eproc	04 Juli 2011
172	LPSE Kabupaten Pasaman	223	http://lpse.pasamankab.go.id/eproc	06 September 2011
173	LPSE Kabupaten Pasaman Barat	301	http://lpse.pasamanbaratkab.go.id/eproc	19 Oktober 2011
174	LPSE Kabupaten Paser	52	http://lpse.paserkab.go.id/eproc	10 Agustus 2011
175	LPSE Kabupaten Pasuruan	380	http://118.97.239.252/eproc	26 Januari 2012
176	LPSE Kabupaten Pati	334	http://lpsepatikab.org/eproc	19 Maret 2012
177	LPSE Kabupaten Pekalongan	202	http://lpse.pekalongankab.go.id/eproc	31 Oktober 2011
178	LPSE Kabupaten Pelalawan	254	http://lpse.pelalawankab.go.id/eproc	04 Juli 2011
179	LPSE Kabupaten Pemalang	90	http://lpse.pemalangkab.go.id/eproc	16 Agustus 2011
180	LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara	264	http://lpse.penajamkab.go.id/eproc	18 Agustus 2011
181	LPSE Kabupaten Pesawaran	274	http://222.124.2.222/eproc	27 September 2011
182	LPSE Kabupaten Pinrang	206	http://lpse.pinrangkab.go.id/eproc	21 Juli 2011
183	LPSE Kabupaten Pohuwato	325	http://lpse.pohuwatokab.go.id/eproc	28 Desember 2011
184	LPSE Kabupaten Polewali Mandar	281	http://118.97.135.180/eproc	28 September 2011
185	LPSE Kabupaten Ponorogo	360	http://180.247.199.53/eproc	20 Januari 2012
186	LPSE Kabupaten Pontianak	118	http://lpse.pontianakkab.go.id/eproc	08 Juli 2011
187	LPSE Kabupaten Pringsewu	337	http://110.232.84.35/eproc	05 Juni 2012
188	LPSE Kabupaten Probolinggo	319	http://lpse.probolinggokab.go.id/eproc	12 Maret 2012
189	LPSE Kabupaten Pulang Pisau	483	http://222.124.216.90/eproc	29 Mei 2012
190	LPSE Kabupaten Purbalingga	140	http://lpse.purbalinggakab.go.id/eproc	31 Oktober 2011
191	LPSE Kabupaten Purworejo	146	http://lpse.purworejokab.go.id/eproc	09 Agustus 2011
192	LPSE Kabupaten Rejang Lebong	390	http://222.124.190.50/eproc	03 Februari 2012
193	LPSE Kabupaten Rembang	375	http://lpse.rembangkab.go.id/eproc	24 Februari 2012
194	LPSE Kabupaten Rokan Hulu	283	http://lpse.rokanhulukab.go.id/eproc	09 Januari 2012
195	LPSE Kabupaten Sambas	354	http://lpse.sambas.go.id/eproc	24 Februari 2012
196	LPSE Kabupaten Samosir	342	http://180.241.17.62/eproc	21 Desember 2011
197	LPSE Kabupaten Sampang	413	http://lpse.sampangkab.go.id/eproc	21 Februari 2012
198	LPSE Kabupaten Sanggau	298	http://lpse.sanggau.go.id/eproc	31 Oktober 2011
199	LPSE Kabupaten Sarolangun	230	http://lpse.sarolangunkab.go.id/eproc	04 Juli 2011
200	LPSE Kabupaten Sekadau	175	http://lpse.sekadaukab.go.id/eproc	11 Agustus 2011
201	LPSE Kabupaten Semarang	32	http://103.3.77.244/eproc	21 Februari 2012
202	LPSE Kabupaten Serang	245	http://202.51.207.130/eproc	10 November 2011
203	LPSE Kabupaten Serdang Bedagai	378	http://180.241.27.35/eproc	24 Februari 2012
204	LPSE Kabupaten Seruyan	336	http://222.124.33.154/eproc	19 Desember 2011
205	LPSE Kabupaten Siak	309	http://lpse.siak.go.id/eproc	28 Oktober 2011
206	LPSE Kabupaten Sidoarjo	111	http://lpse.sidoarjokab.net/eproc	09 Agustus 2011
207	LPSE Kabupaten Sigi	437	http://203.99.119.123/eproc	19 Juni 2012
208	LPSE Kabupaten Simalungun	494	http://118.97.130.2/eproc	19 Juli 2012
209	LPSE Kabupaten Simeulue	383	http://lpse.simeuluekab.go.id/eproc	05 April 2012
210	LPSE Kabupaten Sintang	345	http://175.103.44.7/eproc	02 Januari 2012
211	LPSE Kabupaten Sitaro	294	http://lpse.sitarokab.go.id/eproc	21 September 2011
212	LPSE Kabupaten Situbondo	246	http://lpse.situbondokab.go.id/eproc	18 April 2012
213	LPSE Kabupaten Sleman	54	http://lpse.slemankab.go.id/eproc	06 September 2011
214	LPSE Kabupaten Sragen	228	http://lpse.sragenkab.go.id/eproc	05 Juli 2011
215	LPSE Kabupaten Sukamara	414	http://lpse.sukamarakab.go.id/eproc	21 Februari 2012
216	LPSE Kabupaten Sukoharjo	160	http://lpse.sukoharjokab.go.id/eproc	05 Juli 2011
217	LPSE Kabupaten Sumba Barat	457	http://118.97.135.91/eproc	14 Mei 2012
218	LPSE Kabupaten Sumbawa	222	http://lpse.sumbawakab.go.id/eproc	04 Juli 2011
219	LPSE Kabupaten Sumbawa Barat	133	http://lpse.sumbawabaratkab.go.id/eproc	18 Agustus 2011
220	LPSE Kabupaten Sumedang	432	http://lpse.sumedangkab.go.id/eproc	23 Mei 2012
221	LPSE Kabupaten Sumenep	248	http://lpse.sumenep.go.id/eproc	04 Juli 2011
222	LPSE Kabupaten Tabalong	59	http://lpse.tabalongkab.go.id/eproc	16 Agustus 2011
223	LPSE Kabupaten Tanah Bumbu	317	http://118.97.212.42/eproc	08 November 2011
224	LPSE Kabupaten Tanah Datar	157	http://lpse.tanahdatar.go.id/eproc	05 Oktober 2011
225	LPSE Kabupaten Tanah Laut	172	http://inaproc.lkpp.go.id/lpse01	27 Oktober 2011
226	LPSE Kabupaten Tangerang	333	http://lpse.tangerangkab.go.id/eproc	16 Januari 2012
227	LPSE Kabupaten Tanggamus	476	http://222.124.196.206/eproc	08 Mei 2012
228	LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Barat	290	http://118.97.150.50/eproc	28 September 2011
229	LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Timur	331	http://222.124.194.125/eproc	22 Desember 2011
230	LPSE Kabupaten Tapanuli Utara	277	http://lpse.taputkab.go.id/eproc	14 Mei 2012
231	LPSE Kabupaten Tapin	177	http://lpse.tapinkab.go.id/eproc	16 Agustus 2011
232	LPSE Kabupaten Tasikmalaya	332	http://118.97.196.76/eproc	24 Februari 2012
233	LPSE Kabupaten Tebo	326	http://lpse.tebo.go.id/eproc	08 Desember 2011
234	LPSE Kabupaten Tegal	287	http://lpse.tegalkab.go.id/eproc	18 Agustus 2011
235	LPSE Kabupaten Temanggung	138	http://103.247.21.35/eproc	10 Agustus 2011
236	LPSE Kabupaten Tojo una-una	187	http://lpse.tojounaunakab.go.id/eproc	25 Juli 2011
237	LPSE Kabupaten Trenggalek	391	http://222.124.214.243/eproc	03 Februari 2012
238	LPSE Kabupaten Tuban	415	http://lpse.tubankab.go.id/eproc/app	23 Februari 2012
239	LPSE Kabupaten Tulang Bawang	394	http://61.8.69.242/eproc	09 Mei 2012
240	LPSE Kabupaten Tulang Bawang Barat	486	http://lpse.tulangbawangbaratkab.go.id/eproc	01 Juni 2012
241	LPSE Kabupaten Tulungagung	449	http://110.138.215.61/eproc	03 April 2012
242	LPSE Kabupaten Wajo	335	http://202.149.72.152/eproc	24 Februari 2012
243	LPSE Kabupaten Wakatobi	448	http://202.93.136.43/eproc	09 April 2012
244	LPSE Kabupaten Wonogiri	314	http://121.100.17.17/eproc	07 November 2011
245	LPSE Kabupaten Wonosobo	220	http://lpse.wonosobokab.go.id/eproc	05 Juli 2011
246	LPSE Kalimantan Selatan	181	http://lpse.kalselprov.go.id/eproc	10 Agustus 2011
247	LPSE Kementerian Agama	170	http://lpse.kemenag.go.id/eproc	26 Juli 2011
248	LPSE Kementerian Dalam Negeri	105	http://lpse.depdagri.go.id/eproc	09 Agustus 2011
249	LPSE Kementerian Kehutanan	291	http://lpse.dephut.go.id/eproc	24 Agustus 2011
250	LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan	218	http://lpse.kkp.go.id/eproc	27 September 2011
251	LPSE Kementerian Luar Negeri	136	http://203.217.188.123/eproc	20 Desember 2010
252	LPSE Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	243	http://lpse.kemenegpdt.go.id/eproc	21 Februari 2012
253	LPSE Kementerian Perdagangan RI	276	http://lpse.kemendag.go.id/eproc	29 November 2011
254	LPSE Kementerian Perindustrian	126	http://lpse.kemenperin.go.id/eproc	27 April 2011
255	LPSE Kementerian Pertanian	212	http://lpse.deptan.go.id/eproc	05 Juli 2011
256	LPSE Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	194	http://lpse.depnakertrans.go.id/eproc	09 Agustus 2011
257	LPSE Kementrian Kesehatan	47	http://lpse.depkes.go.id/eproc	22 September 2010
258	LPSE Kementrian Koperasi UKM	371	http://lpse.depkop.go.id/eproc	17 Januari 2012
259	LPSE Kementrian Negara Ristek dan Teknologi	273	http://lpse.ristek.go.id/eproc	21 Juli 2011
260	LPSE Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia	386	http://202.134.5.253/eproc	02 Februari 2012
261	LPSE Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	366	http://lpse.menpan.go.id/eproc	16 Januari 2012
262	LPSE Kementrian Pendidikan Nasional	25	http://lpse.kemdiknas.go.id/eproc	28 September 2010
263	LPSE Kementrian Perhubungan	114	http://lpse.dephub.go.id/eproc	28 September 2011
264	LPSE Kementrian Perumahan Rakyat	64	http://lpse.kemenpera.go.id/eproc	27 April 2011
265	LPSE Kementrian Sosial	323	http://lpse.depsos.go.id/eproc	08 Desember 2011
266	LPSE Kota Balik Papan	316	http://203.130.240.45/eproc	07 November 2011
267	LPSE Kota Banda Aceh	20	http://lpse.bandaacehkota.go.id/eproc	25 Juli 2011
268	LPSE Kota Banjar	428	http://lpse.banjar-jabar.go.id/eproc	07 Maret 2012
269	LPSE Kota Banjarbaru	23	http://lpse.banjarbarukota.go.id/eproc	01 Agustus 2011
270	LPSE Kota Banjarmasin	24	http://lpse.banjarmasin.go.id/eproc	08 Agustus 2011
271	LPSE Kota Batam	26	http://27.50.24.36/eproc	15 Agustus 2011
272	LPSE Kota Batu	201	http://lpse.batukota.go.id/eproc	04 Juli 2011
273	LPSE Kota Baubau	405	http://lpse.baubaukota.go.id/eproc	10 April 2012
274	LPSE Kota Bekasi	359	http://lpse.bekasikota.go.id/eproc	10 Januari 2012
275	LPSE Kota Bengkulu	278	http://118.97.166.133/eproc	31 Oktober 2011
276	LPSE Kota Bima	464	http://118.97.134.162/eproc	11 Juni 2012
277	LPSE Kota Bitung	329	http://118.97.255.218/eproc	08 Desember 2011
278	LPSE Kota Blitar	205	http://lpse.blitarkota.net/eproc	08 Juli 2011
279	LPSE Kota Bogor	163	http://eproc.kotabogor.go.id/eproc	25 Agustus 2011
280	LPSE Kota Bontang	312	http://lpse.bontangkota.go.id/eproc	13 Juli 2012
281	LPSE Kota Bukittinggi	297	http://202.162.208.150/eproc	04 Oktober 2011
282	LPSE Kota Cilegon	318	http://lpse.cilegon.go.id/eproc	30 Januari 2012
283	LPSE Kota Cimahi	299	http://lpse.cimahikota.go.id/eproc	10 Februari 2012
284	LPSE Kota Cirebon	503	http://lpse.cirebonkota.go.id/eproc	05 Juli 2012
285	LPSE Kota Denpasar	17	http://eproc.denpasarkota.go.id/eproc	18 Agustus 2011
286	LPSE Kota Depok	34	http://lpse.depok.go.id/eproc	10 Agustus 2011
287	LPSE Kota Dumai	313	http://lpsedumai.net/eproc	05 Januari 2012
288	LPSE Kota Gunungsitoli	478	http://118.97.130.18/eproc	23 Mei 2012
289	LPSE Kota Jambi	259	http://lpse.jambikota.go.id/eproc	04 Juli 2011
290	LPSE Kota Kotamobagu	180	http://118.97.42.226/eproc	26 Juli 2011
291	LPSE Kota Kupang	439	http://119.110.81.217/eproc	19 Maret 2012
292	LPSE Kota Langsa	370	http://110.137.26.191/eproc	17 Januari 2012
293	LPSE Kota Lhokseumawe	261	http://lpse.lhokseumawekota.go.id/eproc	27 September 2011
294	LPSE Kota Lubuklinggau	195	http://lpse.lubuklinggau.go.id/eproc	04 Juli 2011
295	LPSE Kota Madiun	164	http://110.138.215.18/eproc	04 Juli 2011
296	LPSE Kota Magelang	279	http://202.169.224.90/eproc	09 Agustus 2011
297	LPSE Kota Makassar	234	http://222.124.152.130/eproc	31 Oktober 2011
298	LPSE Kota Malang	192	http://lpse.malangkota.go.id/eproc	04 Juli 2011
299	LPSE Kota Manado	349	http://118.97.255.214/eproc	02 Januari 2012
300	LPSE Kota Mataram	396	http://lpse.mataramkota.go.id/eproc	26 Juli 2012
301	LPSE Kota Medan	308	http://124.81.86.114/eproc	28 Oktober 2011
302	LPSE Kota Metro	150	http://lpse.metrokota.go.id/eproc	26 Agustus 2011
303	LPSE Kota Mojokerto	324	http://lpse.mojokertokota.go.id/eproc	16 Januari 2012
304	LPSE Kota Pagar Alam	142	http://180.242.42.155/eproc	21 Februari 2012
305	LPSE Kota Palangkaraya	372	http://118.97.210.194/eproc	19 Januari 2012
306	LPSE Kota Palembang	251	http://lpse.palembang.go.id/eproc	04 Juli 2011
307	LPSE Kota Palopo	347	http://www.lpse-palopokota.co.id/eproc	26 Januari 2012
308	LPSE Kota Palu	214	http://lpse.palukota.go.id/eproc	06 Juli 2011
309	LPSE Kota Pangkal Pinang	96	http://lpse.pangkalpinangkota.go.id/eproc	26 Juli 2011
310	LPSE Kota Pare-pare	235	http://118.97.32.30/eproc	04 Juli 2011
311	LPSE Kota Pasuruan	419	http://lpse-kotapasuruan.net/eproc	27 Februari 2012
312	LPSE Kota Payakumbuh	50	http://lpse.payakumbuhkota.go.id/eproc	15 Agustus 2011
313	LPSE Kota Pekalongan	91	http://lpse.pekalongankota.go.id/eproc	18 Agustus 2011
314	LPSE Kota Pekanbaru	19	http://lpse.pekanbaru.go.id/eproc	19 Agustus 2011
315	LPSE Kota Pontianak	62	http://lpse.pontianakkota.go.id/eproc	04 Mei 2011
316	LPSE Kota Prabumulih	102	http://202.146.178.107/eproc	24 Agustus 2011
317	LPSE Kota Probolinggo	410	http://lpse.probolinggokota.go.id/eproc	03 Mei 2012
318	LPSE Kota Sabang	151	http://lpse.sabangkota.go.id/eproc	01 Agustus 2011
319	LPSE Kota Salatiga	88	http://lpse.pemkot-salatiga.go.id/eproc	18 Agustus 2011
320	LPSE Kota Semarang	108	http://lpse.semarangkota.go.id/eproc	20 September 2011
321	LPSE Kota Serang	493	http://lpse.serangkota.go.id/eproc	18 Juni 2012
322	LPSE Kota Singkawang	132	http://e-proc.singkawangkota.go.id/eproc	04 Juli 2011
323	LPSE Kota Solok	385	http://222.124.135.170/eproc	30 Januari 2012
324	LPSE Kota Sungai Penuh	450	http://118.97.130.178/eproc	03 April 2012
325	LPSE Kota Surabaya	10	https://lpse.surabaya.go.id/eproc	06 Juni 2012
326	LPSE Kota Surakarta	104	http://121.100.22.13/eproc	04 Juli 2011
327	LPSE Kota Tangerang	66	http://lpse.tangerangkota.go.id/eproc	18 Agustus 2011
328	LPSE Kota Tangerang Selatan	225	http://lpse.tangerangselatankota.go.id/eproc	05 Juli 2011
329	LPSE Kota Tanjung Balai	388	http://222.124.3.157/eproc	16 Februari 2012
330	LPSE Kota Tarakan	184	http://lpse.tarakankota.go.id/eproc	18 Agustus 2011
331	LPSE Kota Tasikmalaya	440	http://lpse.tasikmalayakota.go.id/eproc	05 Juli 2012
332	LPSE Kota Tebing Tinggi	445	http://118.97.150.194/eproc	05 April 2012
333	LPSE Kota Tegal	48	http://lpse.tegalkota.go.id/eproc	26 Agustus 2011
334	LPSE Kota Ternate	341	http://118.97.31.178/eproc	22 Desember 2011
335	LPSE kota Yogyakarta	21	http://lpse.jogjakota.go.id/eproc	11 Oktober 2010
336	LPSE LIPI	362	http://203.160.128.20/eproc	11 Januari 2012
337	LPSE LKPP	119	http://lpse.lkpp.go.id/eproc	18 September 2010
338	LPSE Mahkamah Konstitusi	95	http://lpse.mahkamahkonstitusi.go.id/eproc	04 Agustus 2011
339	LPSE MPR RI	210	http://lpse.mpr.go.id/eproc	05 Juli 2011
340	LPSE Ogan Komering Ilir	156	http://lpse.kaboki.go.id/eproc	15 Juli 2011
341	LPSE PELNI	92	http://lpse.pelni.co.id/eproc	12 Agustus 2011
342	LPSE Pemkab Sinjai	265	http://lpse.sinjai.go.id/eproc/	04 Juli 2011
343	LPSE Politeknik Negeri Jakarta	368	http://lpse.pnj.ac.id/eproc	20 Januari 2012
344	LPSE Politeknik Negeri Lampung	46	http://lpse.polinela.ac.id/eproc	22 Agustus 2011
345	LPSE Politeknik Negeri Ujung Pandang	455	http://222.124.189.94/eproc	19 Juli 2012
346	LPSE Politeknik Sriwijaya	356	http://202.9.69.18/eproc	09 Januari 2012
347	LPSE POLRI	44	http://lpse.polri.go.id/eproc	25 Agustus 2011
348	LPSE POM	191	http://lpse.pom.go.id/eproc	09 Agustus 2011
349	LPSE Provinsi Aceh	106	http://lpse.acehprov.go.id/eproc	01 Juli 2011
350	LPSE Provinsi Bali	33	http://lpse.baliprov.go.id/eproc	24 Agustus 2011
351	LPSE Provinsi Banten	99	http://lpse.bantenprov.go.id/eproc	05 Juli 2011
352	LPSE Provinsi Bengkulu	267	http://222.124.187.122/eproc	07 Februari 2012
353	LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	13	http://eproc.jogjakarta.go.id/eproc	27 April 2011
354	LPSE Provinsi DKI Jakarta	127	http://lpse.jakarta.go.id/eproc	01 Februari 2011
355	LPSE Provinsi Gorontalo	18	http://lpse.gorontaloprov.go.id/eproc	11 Agustus 2011
356	LPSE Provinsi Jambi	70	http://lpse.jambiprov.go.id/eproc	08 Agustus 2011
357	LPSE Provinsi Jawa Barat	14	http://lpse.jabarprov.go.id/eproc	01 Januari 2012
358	LPSE Provinsi Jawa Tengah	42	http://lpse.jatengprov.go.id/eproc	09 Agustus 2011
359	LPSE Provinsi Jawa Timur	15	http://lpse.jatimprov.go.id/eproc	08 Agustus 2011
360	LPSE Provinsi Kalimantan Barat	97	http://lpse.kalbarprov.go.id/eproc	16 Agustus 2011
361	LPSE Provinsi Kalimantan Tengah	12	http://lpse.kalteng.go.id/eproc	10 Agustus 2011
362	LPSE Provinsi Kalimantan Timur	35	http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc	10 Agustus 2011
363	LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	86	http://lpse.babelprov.go.id/eproc	01 Agustus 2011
364	LPSE Provinsi Kepulauan Riau	22	http://www.kepriprov.net/eproc	08 Agustus 2011
365	LPSE Provinsi Lampung	121	http://lpse.lampungprov.go.id/eproc	02 Agustus 2011
366	LPSE Provinsi Maluku	288	http://lpse.malukuprov.go.id/eproc	10 Agustus 2011
367	LPSE Provinsi Maluku Utara	361	http://202.93.137.30/eproc	06 Februari 2012
368	LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat	37	http://202.43.253.83/eproc	02 Januari 2012
369	LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur	131	http://lpse.nttprov.go.id/eproc	04 Juli 2011
370	LPSE Provinsi Papua	41	http://lpse.papua.go.id/eproc	09 Agustus 2011
371	LPSE Provinsi Riau	39	http://lpse.riau.go.id/eproc	10 Agustus 2011
372	LPSE Provinsi Sulawesi Barat	263	http://125.167.121.151/eproc	04 Juli 2011
373	LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	36	http://118.97.47.25/eproc	11 Agustus 2011
374	LPSE Provinsi Sulawesi Tengah	154	http://lpse.sulteng.go.id/eproc	15 Agustus 2011
375	LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara	81	http://lpse.sultraprov.go.id/eproc	16 Agustus 2011
376	LPSE Provinsi Sulawesi Utara	173	http://lpse.sulutprov.go.id/eproc	09 Agustus 2011
377	LPSE Provinsi Sumatera Barat	16	http://lpse.sumbarprov.go.id/eproc	05 Agustus 2011
378	LPSE Provinsi Sumatera Selatan	103	http://lpse.sumselprov.go.id/eproc	16 Agustus 2011
379	LPSE Provinsi Sumatera Utara	27	http://lpse.sumutprov.go.id/eproc	15 September 2011
380	LPSE PT. Kawasan Berikat Nusantara	28	http://lpse.kbn.co.id/eproc	27 April 2011
381	LPSE RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat	215	http://27.131.7.252/eproc	04 Juli 2011
382	LPSE RS. Wahidin Sudirohusodo	171	http://110.136.249.13/eproc	04 November 2011
383	LPSE Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali	467	http://lpse.stpbali.ac.id/eproc	12 Juli 2012
384	LPSE STAIN Jember	229	http://222.124.210.172/eproc	22 Juni 2012
385	LPSE TVRI	236	http://lpse.tvri.co.id/eproc	08 Juli 2011
386	LPSE Universitas Airlangga	262	http://lpse.unair.ac.id/eproc	04 Juli 2011
387	LPSE Universitas Andalas	302	http://222.124.193.40/eproc	24 Oktober 2011
388	LPSE Universitas Bandar Lampung	240	http://lpse.ubl.ac.id/eproc	06 September 2011
389	LPSE Universitas Bengkulu	185	http://lpse.unib.ac.id/eproc	04 Juli 2011
390	LPSE Universitas Brawijaya	128	http://lpse.ub.ac.id/eproc	06 September 2011
391	LPSE Universitas Diponegoro	29	http://lpse.undip.ac.id/eproc	03 Januari 2012
392	LPSE Universitas Gajah Mada	303	https://lpse.ugm.ac.id/eproc	27 Oktober 2011
393	LPSE Universitas Haluoleo	402	http://118.97.35.237/eproc	02 Mei 2012
394	LPSE Universitas Hasanudin	174	http://222.124.222.235/eproc	06 Februari 2012
395	LPSE Universitas Indonesia	190	http://lpse.ui.ac.id/eproc	16 September 2011
396	LPSE Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar	416	http://lpse.uin-alauddin.ac.id/eproc	02 Maret 2012
397	LPSE Universitas Jember	241	http://lpse.unej.ac.id/eproc	21 Juli 2011
398	LPSE Universitas Jenderal Soedirman	227	http://lpse.unsoed.ac.id/eproc	19 Agustus 2011
399	LPSE Universitas Malikussaleh	480	http://27.131.4.50/eproc	14 Mei 2012
400	LPSE Universitas Mulawarman	169	http://lpse.unmul.ac.id/eproc	18 Agustus 2011
401	LPSE Universitas Negeri Makassar	30	http://lpse.unm.ac.id/eproc	16 Agustus 2011
402	LPSE Universitas Negeri Malang	363	http://118.97.219.41/eproc	20 Januari 2012
403	LPSE Universitas Negeri Medan	38	http://lpse.unimed.ac.id/eproc	26 Agustus 2011
404	LPSE Universitas Negeri Padang	293	http://222.124.193.143/eproc	20 September 2011
405	LPSE Universitas Negeri Semarang	216	http://lpse.unnes.ac.id/eproc	09 September 2011
406	LPSE Universitas Negeri Surabaya	162	http://116.12.44.74/eproc	07 Mei 2012
407	LPSE Universitas Palang Karaya	512	http://lpse.upr.ac.id/eproc	01 Agustus 2012
408	LPSE Universitas Sriwijaya	221	http://lpse.unsri.ac.id/eproc	18 Agustus 2011
409	LPSE Universitas Sumatera Utara	272	http://lpse.usu.ac.id/eproc	19 Juli 2011
410	LPSE Universitas Tadulako	213	http://lpse.untad.ac.id/eproc	20 September 2011
411	LPSE Universitas Tanjung Pura	224	http://lpse.untan.ac.id/eproc	04 Juli 2011
412	SPSE - Kementerian Hukum dan HAM RI	252	http://lpse.kemenkumham.go.id/eproc	21 Juli 2011

Keterangan:
Sebagian LPSE telah menggunakan SPSE Versi 3 namun masih dengan status agregasi Non-Aktif.

Selengkapnya